Papua Digerojok 6 Ribu Pasukan, Kapolri: Kalau Kurang Saya Tambah

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Sabtu, 17 Agustus 2019.  Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya. ANTARA/Didik Suhartono

    Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim bersiap masuk ke dalam Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan 10, Surabaya, Sabtu, 17 Agustus 2019. Sebanyak 43 orang dibawa oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya. ANTARA/Didik Suhartono

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan pasukan yang sudah dikirim ke Papua dan Papua Barat berjumlah 6 ribu gabungan dari Polri dan TNI.

    Pasukan tersebut tersebar di Jayapura, Manokwari, Sorong, Paniai Deiyai, Nabire, dan Fakfak.

    "Kami stand by-kan juga pesawat dari Polri dan TNI, termasuk heli kalau seandainya diperlukan," kata Tito di Polda Metro Jaya setelah acara jalan sehat hari ini, Ahad, 1 September 2019.

    Rusuh di kedua provinsi itu terjadi sejak 19 Agustus lalu, setelah insiden penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat keamanan dan ormas pada 17 Agustus 2019 dan pelarangan demonstrasi di Malang, 15 Agustus 2019.

    Kapolri Tito Karnavian mengklaim situasi di Papua sudah berangsur kondusif. Bahkan, Wakil Gubernur Papua, Kapolda Papua, dan Pangdam juga sudah banyak melakukan dialog dengan paguyuban dan masyarakat setempat.

    Walau begitu, Kapolri menyatakan siap menurunkan pasukan lebih banyak lagi ke Papua dan Papua Barat.

    "Kalau kurang, akan saya tambah lagi," ucapnya. "Saya dan Pak Panglima TNI sudah komitmen, kurang akan tambah lagi, sampai situasi aman."

    Tito tidak menjelaskan berapa lama pasukan gabungan bakal ditugaskan di Papua. Dia malah menyatakan akan terjun langsung ke lokasi. "Saya paling tidak 4 atau 5 hari, Seminggu akan ada di situ," kata Kapolri.

    M. YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.