Minggu, 22 September 2019

Beka Komnas HAM Tak Masalah Pasukan di Papua Ditambah, Tapi...

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner,  Beka Ulung Hapsara (kiri),  Amirudin  (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

    Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner, Beka Ulung Hapsara (kiri), Amirudin (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyatakan tidak mempermasalahkan penambahan pasukan TNI dan Polri ke Papua demi menjaga keamanan yang kondusif.

    Meski begitu, dia meminta ada pengawasan ketat terhadap tindakan para personel TNI dan Polri terhadap masyarakat Papua. "Supaya enggak ada potensi pelanggaran HAM," katanya di Restoran Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta, hari ini, Sabtu, 31 Agustus 2019.

    Menurut Beka, TNI dan Polri harus memastikan personel yang dikirim ke Papua memahami budaya dan karakter masyarakat.

    Beka pun berpendapat belum perlu penarikan pasukan TNI dan Polri dari Papua melihat kondisi keamanan saat ini. Tapi harus diperhatikan trauma masyarakat terhadap kehadiran aparat keamanan. Maka harus dimaksimalkan fungsi intelijen mereka guna mencegah kerusuhan terjadi lagi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan TNI dan Polri sengaja menambah pasukan mereka di Papua dan Papua Barat. Ia berdalih untuk menjaga objek vital bukan menyerang masyarakat.

    Desakan penarikan pasukan TNI dan Polri sendiri disuarakan oleh sejumlah pihak, salah satunya aliansi mahasiswa Papua.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.