Tingkatkan Ekonomi Umat Lewat Pesantren Juara

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meresmikan Masjid Jami Pondok Modern Assalam Putri di Pondok Pesantren Modern Assalam Putri, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meresmikan Masjid Jami Pondok Modern Assalam Putri di Pondok Pesantren Modern Assalam Putri, Kabupaten Sukabumi pada Sabtu, 31 Agustus 2019.

    INFO JABAR — Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan yang bersifat lahiriah seperti infrastruktur, tetapi juga pembangunan yang bersifat batiniah. Hal tersebut terwujud dalam visi Jabar Juara Lahir Batin. 

    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan hal itu saat memberi kuliah umum di Pondok Modern Assalam Putri, Kabupaten Sukabumi, Sabtu, 31 Agustus 2019. Emil, sapaan akrab Gubernur, memaparkan beberapa program pembangunan batiniah, seperti Magrib Mengaji, Subuh Berjamaah, Zakat Digital, Dakwah Digital, Satu Desa Satu Hafiz, dan MTQ Juara. Ada juga Pesantren Juara, seperti One Pesantren One Product (OPOP).

    Program OPOP sendiri sudah berjalan di Pondok Modern Assalam Putri dengan memproduksi sabun, lotion, dan produk perawatan kulit lainnya. Emil mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pesantren tersebut. 

    "Kalau ini dikembangkan secara profesional, ini akan jadi percontohan luar biasa ekonomi pesantren," kata Emil yang saat itu juga meresmikan Masjid Jami Pondok Modern Assalam Putri di pesantren tersebut.

    Menurut Emil, pesantren harus memiliki kemandirian ekonomi. Jika hal tersebut terealisasi, maka ekonomi umat akan meningkat. "Biasanya ada produknya, tapi sulit menjualnya. Atau lain sebagainya, dari sisi itu kita siap membantu," ucap Emil. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.