Selasa, 24 September 2019

PKB Anggap Pimpinan MPR 10 Orang Kebanyakan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, saat menerima delegasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah,  BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Jember, Jawa Timur di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Jumat, 20 Agustus 2019.

    Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, saat menerima delegasi Koperasi Simpan Pinjam Syariah, BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Jember, Jawa Timur di Ruang GBHN Gedung Nusantara V, Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Jumat, 20 Agustus 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menolak wacana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD untuk menambah kuota pimpinan MPR menjadi 10 orang. "Kalau 10 kebanyakan ya," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 30 Agustus 2019.

    Lagipula, menurut Muhaimin, penambahan jumlah kursi pimpinan MPR belum menjadi prioritas PKB. Ia mengaku, belum memberikan arahan kepada ketua fraksi PKB di DPR mengenai revisi UU MD3. "Saya merasa tidak prioritas," ujar dia.

    Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyatakan telah menyiapkan draf revisi UU MD3 terkait penambahan kuota pimpinan MPR menjadi 10. Draft tersebut dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hanya ada satu pasal yang akan diubah terkait penambahan jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024, yakni satu orang ketua dan sembilan orang wakil ketua.

    Draft tersebut rencananya baru akan dibahas oleh seluruh fraksi dalam rapat Baleg pada Senin pekan depan.

    Serupa dengan PKB, Partai Golkar masih konsisten menolak revisi UU MD3. "Posisi kami jelas, pakai UU MD3 yang berlaku saat ini saja, itu juga baru direvisi dan belum dilaksanakan. Masak belum kita lakukan, kemudian kita revisi lagi?" ujar Ketua Komisi II Zainudin Amali di lokasi yang sama.

    Setelah pimpinan MPR yang baru ditetapkan sesuai UU MD3 yang berlaku saat ini, ujar Amali, barulah partai bisa berbicara perubahan sesuai kebutuhan. "Intinya bukan sekarang. Kalau sekarang, ya, jalankan UU MD3 yang ada," ujar politikus Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Chip Smart SIM Catat Data Forensik dan Pelanggaran Lalu Lintas

    Berbeda dari kartu SIM sebelumnya, Smart SIM memiliki tampilan baru dan sejumlah fitur tambahan. Termasuk menjadi dompet elektronik.