GP Ansor Gus Yaqut Minta Negara Hadir Atasi Konflik Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pengendara motor melintasi puing bangunan yang terbakar setelah aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. Bahkan, massa sempat merusak mobil dinas milik Dandim Jayapura saat berunjuk rasa. ANTARA/Indrayadi TH

    Seorang pengendara motor melintasi puing bangunan yang terbakar setelah aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. Bahkan, massa sempat merusak mobil dinas milik Dandim Jayapura saat berunjuk rasa. ANTARA/Indrayadi TH

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, meminta negara hadir dalam konflik Papua yang masih bergejolak hingga saat ini. Menurutnya hal ini mesti dilakukan agar negara dapat melakukan penanganan yang tepat dalam mengatasi konflik Papua.

    "Negara harus hadir dengan penanganan yang tepat. Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," kata pria yang biasa disapa Gus Yaqut melalui siaran persnya pada Jumat, 30 Agustus 2019.

    Yaqut berharap, pemerintah melakukan intensifikasi komunikasi kepada masyarakat Papua, termasuk menanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Apalagi dia menegaskan konflik Papua tak bisa hanya dipandang dengan persepsi Ibu Kota Jakarta.

    Menurut Yaqut, dengan duduk bersama, dialog dari hati ke hati akan dapat menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua. "Seperti pernah saya sampaikan, apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," ujarnya.

    Dia pun meminta, pemerintah segera mengambil tindakan tegas yang telah dilakukan pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya. Termasuk memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.

    "Tindak tegas para pelaku pemicu konflik Papua ini. Termasuk kalau memang ada oknum aparat yang melakukan tindakan rasisme. Jangan hanya berupa teguran dan atau sanksi indisipliner, tapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik," ujar Yaqut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.