TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tiga poin utama dalam rapat terbatas, yang digelar secara mendadak di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2019. Dalam rapat itu, Jokowi meminta pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas dan warga harus dilindungi.
Tak hanya peristiwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat, namun juga insiden di Surabaya dan Malang, yang menjadi awal mula kerusuhan terjadi.
"Apakah masalah penghinaan, masalah pelecehan, demo-demo anarkis, pembakaran, pengrusakan. Tindakan tegas harus dilakukan karena kita negara hukum," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, saat konferensi pers usai ratas.
Wiranto mengatakan Jokowi juga meminta agar masyarakat yang tak tahu dan tak bersalah, diberikan perlindungan secara maksimal. Presiden, menurut Wiranto, tak ingin ada korban dalam aksi demonstrasi yang anarkis.
Jokowi pun mengimbau pada aparat keamanan, agar tak melakukan tindakan represif. "Persuasif, kompromis, edukatif, lindungi masyarakat dan lindungi obyek penting, fasilitas publik dan negara," kata Wiranto.
Di poin terakhir, Jokowi meminta agar bangunan dan instalasi fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan, agar segera diperbaiki.
"Agar tidak menganggu pemerintahan dan kegiatan umum," kata Wiranto.
Dalam rapat itu, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain Wiranto, jajaran Menteri yang hadir adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu hadir pula Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Kerusuhan pecah di Papua sejak Ahad pekan lalu. Bermula dari Manokwari, kerusuhan merambat ke daerah-daerah di Papua Barat lain. Pemblokiran internet pun dilakukan untuk mengurangi berita bohong (hoaks) yang dituding memicu massa bertindak rusuh.
Belakangan, kerusuhan kembali muncul di Jayapura, Papua. Bahkan kerusuhan terbilang lebih besar dan pengrusakan fasilitas umum juga dilakukan. Kerusuhan ini awalnya dipicu insiden rasial dan diskriminatif terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.
