Kemendes Tanda tangani Nota Kesepahaman Pembiayaan UMi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menandatangani Nota Kesepahaman Pembiayaan UMi.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menandatangani Nota Kesepahaman Pembiayaan UMi.

    INFO BISNIS — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial menandatangani nota kesepahaman Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hadir dalam acara ini Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, Dirjen Kebendaharaan Kementerian Keuangan, Kepala Badan Karantina Pertanian, dan pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian terkait. 

    Prembiayaan UMi merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial untuk kemandirian usaha mikro di lapis terbawah yang belum difasilitasi perbankan. Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund pembiayaan UMi. Fasilitas pembiayaan maksimal 10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), antara lain PT. Bahana Artha Ventura, PT Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian. 

    "Saat ini perekonomian Indonesia telah menempati peringkat ke-15 di dunia menurut riset McKinsey. Apabila persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat kita pertahankan sampai dengan 100 tahun kemerdekaan kita, maka Indonesia akan menjadi bangsa dengan kekuatan ke empat di dunia, “ ucap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dalam sambutannya di hadapan 500 peserta Pasar Rakyat  yang bertema “Indonesia Maju melalui Penguatan Daya Saing Usaha”.

    Pasar rakyat ini bertujuan mengenalkan ragam komoditas unggulan dan kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia, dan digelar pada 30 Agustus 2019, di Lapangan Banteng, Jakarta. Berbagai stand pameran antara lain sentra makanan kering, sentra pangan, Sentra kuliner makanan Nusantara, sentra kerajinan, sentra kopi, sentra himbara, dan sentra hasil laut turut memeriahkan pesta rakyat ini.

    “Salah satu faktor kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dengan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Kami menyambut baik dan mengapresiasi Nota Kesepahaman Pembiayaan UMi ini sebagai bukti komitmen dan tanggung jawab bersama, kata Eko, menjelaskan.  

    Dalam rangka akselerasi dan perluasan pembiayaan UMi, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk pembiayaan ke petani melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menjembatani para penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki usaha mikro. Dan, kerja sama dengan Kementerian Desa (PDTT) untuk memberikan akses pembiayaan UMi kepada masyarakat di Daerah Tertinggal melalui koperasi dan BUM Desa. 

    Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sharing data penerima program pemerintah, dukungan pembiayaan pengembangan usaha bagi penerima program pemerintah,  pendampingan dan supervisi bagi penerima program pemerintah secara bersama-sama sesuai  tugas dan fungsi masing-masing, dan peningkatan kapasitas penerima program pemerintah. 

    Alokasi anggaran pembiayaan UMi bersumber dari APBN. Pada 2017 dialokasikan sebesar Rp 1,5 triliun, kemudian meningkat pada 2018 menjadi Rp 2,5 triliun, dan pada 2019 sebesar Rp 3 triliun. Total alokasi sampai saat ini mencapai Rp 7 triliun. Ke depannya, pembiayaan UMi akan didukung oleh pihak ketiga seperti Pemerintah Daerah dan sektor swasta melalui sekuritisasi piutang (EBA). Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 28 Agustus 2019, UMi telah menjangkau lebih dari 1,2 juta debitur di seluruh Indonesia yang merupakan pelaku usaha mikro dengan rata-rata pinjaman Rp 2,5 juta. 

    Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu, menyalurkan pembiayaan UMi melalui koperasi di Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini, kegiatan tersebut sedang dalam tahap permulaan. Sebanyak tiga koperasi sedang dalam tahap uji tuntas (due dilligence) oleh PT Bahana Arta Ventura sebelum ditetapkan menjadi penyalur. Bunga yang dikenakan dari PT Bahana Arta Ventura ke koperasi adalah sebesar 6 persen per tahun. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.