TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto enggan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan kisruh di Papua.
"Keterbukaan boleh, tapi penjelasan yang tidak menguntungkan, baik proses hukum atau pengendalian suasananya, kalau penjelasan itu hanya mengeruhkan suasana, untuk apa dijelaskan?," ujar Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta pada Jumat, 30 Agustus 2019.
Mantan Panglima ABRI itu menyebut, pemerintah maupun aparat tidak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya mau bagaimana, apa yang akan dilakukan, dan langkah-langkah apa yang akan diambil terkait kisruh di Papua. "Kan banyak pertanyaan begitu kan. Itu disimpan saja. Doakan saja, bahwa langkah-langkah pemerintah bisa dilakukan dengan kompromis dan dialogis, bukan represif," ujar dia.
Pendiri Partai Hanura itu meminta agar masyarakat mempercayakan saja kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di Papua. Perkembangan terkini, ujar dia, Papua barat sudah kondusif. "Walaupun ada rencana demo, mudah-mudahan tidak terjadi," ujar dia.
Sementara di Papua, ujar Wiranto, negosiasi masih terus berlangsung. Sekitar 400 orang personel Brimob dikirimkan ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, seusai rusuh pecah kemarin, Kamis, 29 Agustus 2019. "Pasukan dikirim bukan untuk melawan rakyat, tapi untuk mengamankan objek vital," ujar dia.