TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers mengusulkan agar pemerintah membentuk sebuah lembaga penerangan khusus terkait situasi di tanah Papua saat ini. Langkah ini dinilai diperlukan agar informasi yang beredar di masyarakat dapat diluruskan.
Hal ini diungkapkan saat Dewan Pers memenuhi undangan diskusi dengan Kantor Staf Kepresidenan, di Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2019.
"Tadi beberapa usulan, misalnya kenapa tidak membentuk semacam lembaga yang otoritatif, semacam media center, yang bicara benar-benar," kata salah satu anggota Dewan Pers, Ahmad Jauhar, saat ditemui usai pertemuan.
Jauhar mencontohkan sosok almarhum Sutopo Purwo Nugroho di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menguasai isu kebencanaan dan teknik penyampaian informasi yang baik. Situasi di Papua dinilai Jauhar sudah menjadi semacam bencana sosial tersendiri. Karena itu, dibutuhkan pula sosok seperti Sutopo yang dapat memberi informasi yang aktual.
Jauhar mengatakan lembaga ini diusulkan agar tak ada lagi informasi yang simpang siur. Selama isu di tanah Papua memanas, Jauhar memperhatikan informasi yang diberikan tiap narasumber banyak yang bertolak belakang satu sama lain.
"Jadi satu pintu. Tidak setiap orang memberi pernyataan. Apalagi pernyataannya tidak sinkron dengan situasi yang nyata," kata dia.
Jauhar mengaku tak khawatir lembaga ini akan menjadi sarana sensor informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ia menilai pembentukan lembaga ini lebih baik dibanding membiarkan masyarakat terkatung-katung tanpa informasi yang bisa dipercaya.
"Bagaimana menyensor, wong sekarang semua terbuka. Bukan menyensor, paling tidak kalau ada lembaga otoritatif, ini loh yang bener (informasinya)," kata dia.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat Abdul Manan juga menyepakati hal ini. Namun, Abdul Manan yang juga hadir di pertemuan itu, menekankan bahwa sosok jubir di lembaga ini harus benar-benar kompeten.
"Kalau mau punya jubir, orang itu harus punya akses bagus dan informasi valid atas situasi terkini Papua seperti almarhum pak Sutopo BNPB. Biar tak hanya membantah isu tanpa memberikan bukti pendukung yang valid," kata Abdul Manan.
Meski begitu, Jauhar mengatakan lembaga ini masih sekedar usulan saja. Namun dari Dewan Pers sendiri meminta agar langkah ini bisa diwujudkan secepat mungkin.
"Ya memang tak mudah bikin itu (lembaga) dan pilih siapa figurnya yang punya kemampuan menyampaikan persoalan yang jernih, otoritatif. Itu kan persoalan juga," kata Jauhar.
