Lenis Kogoya: Konsep Pembangunan Papua Harus dengan Hati

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Seorang pengendara motor melintasi puing bangunan yang terbakar setelah aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. Bahkan, massa sempat merusak mobil dinas milik Dandim Jayapura saat berunjuk rasa. ANTARA/Indrayadi TH

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, mengatakan, untuk menciptakan kondisi Papua yang aman maka konsep pembangunan di sana harus dengan pendekatan hati dan membenahi akar masalahnya.

"Kalau Papua aman dan Papua betul-betul aman harus kita angkat akar masalah sebenarnya. Tidak bisa kita bicara masalah Papua sekedar bicara, tapi Papua bicara utuh-utuh harus bicara benar-benar dengan hati," kata Lenis di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.

Lenis mengungkapkan, alasan masyarakat Papua marah dan meminta referendum karena akar permasalahannya adalah implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus yang belum maksimal. Salah satunya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan yang belum menerima anggaran dari Dana Otsus.

Berdasarkan Perdasus Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Otsus Papua di Kabupaten/Kota, tiga kelompok tersebut semestinya menerima masing-masing 2 persen.

Padahal, kata Lenis, anggaran tersebut dibutuhkan tokoh perempuan untuk mama-mama membuat noken, berjualan sayur, modal usaha, dan kredit murah. Dana untuk tokoh adat diberikan agar menjaga wilayah Papua. Sedangkan dana juga dibutuhkan tokoh agama untuk pelayanan terhadap umat.

Selain dana otsus, akar persoalan lainnya di Papua adalah belum diangkatnya 12 ribu pegawai honorer menjadi PNS. Selain itu, ada 80 ribu orang asli Papua yang diputus hubungan kerja oleh Freeport. "Akar masalahnya dari situ, baru lah meledak satu kali yang terjadi sedikit tapi kayak api langsung nyala," katanya.

Lenis juga menyebut aturan Perpres Nomor 84 Tahun 2012 yang menyulitkan para pengusaha di Papua. Dalam perpres itu, paket pekerjaan senilai Rp 500 juta dapat melalui metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung untuk pekerjaan di wilayah pantai, dan Rp 1 miliar di wilayah pegunungan. Pengusaha asli Papua, kata Lenis, merasa tidak ada pembinaan dari pemerintah mengenai implementasi perpres tersebut.

Salah satu langkah yang harus diambil, Lenis menyebutkan salah satunya dengan audit keuangan dana otsus sebelum UU Otsus berakhir pada 2021. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat Papua mengetahui pengunaan uang itu. "Supaya kami orang adat, orang awam, masyarakat kecil itu tahu penggunaan uang itu ke mana yang jelas," katanya.






OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

3 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

2 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

2 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

3 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

4 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

4 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

5 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

7 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.