Massa Pro Pansel Capim KPK Minta Wadah Pegawai Dibubarkan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Korps Merah Putih mencoba mendobrak masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan di tengah aksi unjuk rasa pada Jumat, 30 Agustus 2019. TEMPO/Andita Rahma

    Massa Korps Merah Putih mencoba mendobrak masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan di tengah aksi unjuk rasa pada Jumat, 30 Agustus 2019. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Massa Korps Merah Putih yang mendukung kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel Capim KPK menggelar aksi tandingan di luar gedung Merah Putih, Jumat, 30 Agustus 2019.

    Pada saat yang bersamaan di dalam halaman gedung Merah Putih, ratusan orang pendukung KPK tengah mengadakan aksi dukungan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

    Massa pendukung Pansel KPK memaksa masuk ke dalam pelataran Gedung Merah Putih.

    Sejumlah personel polisi mencoba menghalau massa agar tak masuk ke dalam pelataran. Para peserta unjuk rasa ini juga sempat mengguncang-guncang pagar Gedung Merah Putih KPK.

    "Bubarkan WP (Wadah Pegawai) KPK," seru salah seorang orator. Massa kemudian memperlihatkan poster bertuliskan 'WP Bukan Penguasa KPK'

    Massa Korps Merah Putih yang beraksi di luar gedung, menyerukan agar Koalisi Kawal Capim KPK tak mengintervensi kerja Pansel KPK. "Kami menduga ada upaya mengkambinghitamkan orang lain dan parahnya mengintervensi Pansel KPK supaya mengikuti kemauan mereka," ucap salah satu orator aksi bernama Satrio.

    Salah satu anggota Korps Merah Putih, Rajana, menuding ada skenario dibalik protes yang terus menerus dilayangkan kepada Pansel KPK.

    "Pasti karena kepentingannya tidak diakomodir oleh Pansel," ucap dia.

    Korps Merah Putih pun meminta publik agar percaya dan menyerahkan seluruh proses kepada Pansel KPK. Ia juga mengimbau agar para pegawai KPK bisa independen dan tidak melakukan penggiringan opini publik yang dinilai menyesatkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.