Pasca-Rusuh Jayapura, Kapolda Papua Minta Pendatang Tahan Diri

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria mengamati sejumlah kendaraan yang terbakar di depan Kantor Bea Cukai Papua setelah unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. Sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar saat aksi pada Kamis (29/8). ANTARA/Indrayadi TH

    Seorang pria mengamati sejumlah kendaraan yang terbakar di depan Kantor Bea Cukai Papua setelah unjuk rasa di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. Sejumlah bangunan dan kendaraan terbakar saat aksi pada Kamis (29/8). ANTARA/Indrayadi TH

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Papua Inspektur Jenderal Rudolf Rodja berharap warga pendatang menahan diri serta tidak membuat persoalan baru. Hal yang sama juga disampaikan kepada massa yang berunjuk rasa pada Kamis, 29 Agustus 2019.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Lukas Enembe dan menyampaikan agar kita semua bekerja sama agar Jayapura dan Papua secara keseluruhan aman,” kata Rodja kepada Antara, Jumat, 30 Agustus 2019.

    Rodja mengajak seluruh warga khususnya di Jayapura agar dapat menahan diri, saling menghormati dan menghargai. "

    Mari kita bersama-sama menjaga agar situasi kamtibmas tetap terjaga," kata mantan Kapolda Papua Barat ini.

    Ia menambahkan, secara keseluruhan situasi kamtibmas sudah kondusif walaupun anggota masih berjaga-jaga di beberapa lokasi.

    Polda Papua, kata dia, sudah mendapat bantuan personil dari Mabes Polri karena pasukan organik yang ada tidak cukup. "Karena sudah disebar ke berbagai wilayah di Papua," kata Rodja.

    Situasi kota Jayapura nampak masih lengang dan masyarakat lebih memilih berada di luar. Sehari sebelumnya Jayapura dilanda kerusuhan. Massa yang berunjuk rasa merusak beberapa tempat seperti kantor Majelis Rakyat Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.