MPR Periode 2019-2024 Diharapkan Lebih Berperan dalam Pembangunan Bangsa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan MPR RI dalam acara peringatan 74 tahun MPR RI di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019. (dok MPR RI)

    Pimpinan MPR RI dalam acara peringatan 74 tahun MPR RI di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL — Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, mengharapkan anggota MPR periode 2019-2024 yang akan datang benar-benar dapat berfungsi lebih maksimal lagi dalam kontribusi pembangunan bangsa Indonesia. Apalagi di tengah arus globalisasi yang semakin deras membawa berbagai macam arus perubahan dan berbagai kepentingan negara-negara asing. 

    “Sebagai bangsa yang merupakan bagian negara-negara bangsa di dunia, Indonesia tidak mungkin mengucilkan diri dari pergaulan internasional. Namun, dalam pergaulan internasionalnya itu, Indonesia tidak boleh larut apalagi terpedaya oleh berbagai macam kepentingan negara-negara lain yang berusaha menancapkan kepentingan negaranya di Indonesia,” kata Basarah dalam acara peringatan 74 tahun MPR RI di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019. 

    Sejak awal terbentuknya negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dahulu, para pendiri bangsa telah mewariskan dasar dan ideologi negara yang diberi nama Pancasila, sebagai suatu ideologi yang dinamis. Bung Karno menyebut Pancasila sebagai ideologi yang dinamis adalah untuk membedakan Pancasila yang berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme maupun ideologi terbuka seperti liberalisme. Sebagai ideologi dinamis, Pancasila memiliki kelenturan untuk selalu dapat mengikuti perubahan jamannya, tetapi dasar falsafahnya harus bersifat tetap menurut maksud para pendiri bangsa atau pembentuk Pancasila.

    “Oleh karena itu, diperlukan panduan dasar (guiding principle) yang bersifat menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan norma dasar dalam UUD NRI 1945 dalam kebijakan dasar pembangunan nasional melalui hadirnya konsep Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional yang menjadi pegangan setiap pelaksanan pembangunan nasional dan juga daerah,” kata legislator asal daerah pemilihan Malang Raya ini. 

    Di sinilah letak pentingnya bangsa Indonesia kembali memiliki konsep Haluan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan dasar yang mengikat bukan hanya pihak eksekutif baik pusat maupun daerah. “Tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya agar mereka semua berada dalam satu persepsi dan frekuensi yang sama dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan nasional,” ucap Basarah. 

    “Mudah-mudahan MPR yang akan datang benar-benar dapat menginsafi pentingnya lembaga dengan kewenangan tertinggi ini dapat menghadirkan kembali Haluan Negara dan Haluan Pembangunan Nasional melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945,” kata Basarah. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.