Ibu Kota ke Kaltim, Peraih Kalpataru Berharap Hutan Tetap Dijaga

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA

    Monyet liar di hutan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Di kawasan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia itu masih banyak ditemui monyet-monyet liar. ANTARA

    TEMPO.CO, Samarinda - Peraih Kalpataru 2017, Agus Bei, berharap hutan maupun lingkungan hidup di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius dalam proses pemindahan ibu kota negara.

    “Ketika nanti ibu kota berada di Kaltim ini, keadaan hutan sudah pastinya mau tidak mau harus memang akan berkurang,” kata Agus saat ditemui di Hutan Mangrove Center, Graha Indah, Balikpapan, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Ia meyakini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengkaji dengan baik status lahan di Kaltim. Ia pun berharap, agar konsep pembangunan ibu kota baru tidak membabat hutan secara ugal-ugalan.

    “Di sini biasanya melihat hijau, jangan nanti yang kita lihat malah menjadi tanaman beton,” ujar pengelola hutan mangrove center di Graha Indah, Balikpapan, ini. 

    Masyarakat di Balikpapan, menurut Agus, begitu ramah dengan lingkungan hidup dan budaya. Dengan pemindahan ibu kota ke sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, kata dia, Kota Balikpapan yang berada dekat dengan kedua kabupaten tersebut juga akan terkena dampak, baik dari segi sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

    “Balikpapan ini di posisi yang strategis, memang di tengah-tengah. Kalimantan ini kan sudah terkenal dengan hutannya, mungkin konsepnya nanti kota hijau atau pemerintahan hijau, berkelanjutan, saling mendukung,” kata Agus Bei.

    Ia menekankan, agar wilayah Kaltim yang masih hijau harus dilestarikan. Tujuannya agar generasi selanjutnya tetap dapat menikmati keindahannya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.