Ombudsman Sebut TNI - Polisi di Nduga Papua Ganggu Layanan Publik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TNI personnel in Wamena is getting ready to go to Nduga where the attack against Istaka Karya workers took place. ANTARA/Iwan Adisaputra

    TEMPO.CO, JakartaAnggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy menyebut keberadaan personel TNI - Polri dalam operasi keamanan menghambat pelayanan publik di Kabupaten Nduga, Papua. 

    "Sekarang sebagian dikuasai TNI, pengungsi bagaimana mau kembali, sekolah tidak ada, puskesmas juga," ujar Suaedy, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Dia mengatakan pernyataannya ini bukan berarti Ombudsman menganggap TNI dan Polri tak dibutuhkan di sana. 

    Suaedy mengatakan selama ini TNI dan Polisi cenderung menggunakan pendekatan keamanan. Menurut dia, cara semacam ini tak bisa diterapkan di Papua.

    Semestinya, menurut Suaedy, pemerintah melakukan komunikasi agar TNI meyakinkan ketua adat dan tokoh gereja selalu menjamin keamanan dengan saling pengertian, bukan mendominasi warga.

    "Menurut kami ya, harus ada jaminan pelayanan publik. Kalau masih seperti sekarang, sekolah, puskesmas, gereja kosong. Kalau guru, tenaga kesehatan, pastur bersama kembali, pembangunan fasilitas dan perbaikan saya yakin akan lebih cepat," kata dia.

    Masyarakat Papua yang diwakili oleh Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua, telah meminta pemerintah untuk menarik pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga karena operasi keamanan yang dilaporkan telah mengakibatkan lebih banyak korban kemanusiaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.