Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seleksi Capim KPK, Jaksa Supardi: Di KPK Seperti Mimpi

Reporter

Editor

Purwanto

image-gnews
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih bersama anggota Panitia Seleksi Hendardi saat mendengarkan jawaban dari Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Agenda tersebut yakni melakukan wawancara dan uji publik pada Capim KPK yang diselenggarakan pada 27-29 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK Yenti Garnasih bersama anggota Panitia Seleksi Hendardi saat mendengarkan jawaban dari Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri di Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019. Agenda tersebut yakni melakukan wawancara dan uji publik pada Capim KPK yang diselenggarakan pada 27-29 Agustus 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Kejaksaan Agung Supardi menyatakan bahwa bekerja di KPK seperti mimpi, sedangkan di kejaksaan seperti di bumi.

"Saya bekerja sebagai jaksa separuh lamanya di KPK dan separuh di kejaksaan, jadi saya bisa komparasi, kalau bekerja di KPK seperti bekerja dalam mimpi sedangkan di kejaksaan di dunia nyata," kata Supardi, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.

Supardi menyampaikan hal itu saat mengikuti uji publik seleksi Capim KPK 2019-2023 pada 27-29 Agustus 2019. Uji publik itu diikuti 20 capim, sehingga per hari, Pansel KPK melakukan wawancara terhadap 7 orang capim yang dilakukan bergantian selama satu jam.

"Hal yang membedakan tidak hanya soal akselerasi. KPK punya tugas mulia, filosofinya menjadi 'trigger mechanism' selama ini fungsi tersebut belum berjalan," ujar Supardi yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

"Anda punya karir di kejaksaan, kenapa tidak jadi jaksa agung saja," tanya panelis Luhut Pangaribuan.

"Siapa yang angkat saya menjadi jaksa agung Pak? Ada momen seperti ini supaya kita bisa jadi 'trigger', KPK adalah lembaga yang sangat dipercaya masyarakat dan dunia internasional mengakui. Setidaknya saya bisa memaksimalkan fungsi-fungsi di KPK termasuk koordinasi supervisi," kata Supardi.

Supardi yang pernah menjadi Direktur Penuntutan di KPK tersebut mengatakan setelah ia meninggalkan KPK setidaknya ada 180 orang yang diduga melakukan korupsi hasil pengembangan perkara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Perkara yang tersisa bisa terbagi dua, satu adalah perkara 'existing' artinya sudah terbit sprindik tapi belum jalan, dan perkara pengembangan yang banyak sekali, ada 180 orang mau diapakan? Padahal KPK terus memproduksi perkara baru dari OTT yang penanganannya harus cepat karena waktu penahanan tersangka yang terbatas, bagi saya ini harus dipertegas berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang ada, harus komunikasi antara kejaksaan dan kepolsian yang terkendala masalah psikologis," kata Supardi dengan suara tegas.

"Jangan marah ya Pak, tenang, tenang," kata Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih berusaha menenangkan Supardi.


Panelis dalam uji publik tersebut terdiri atas pansel yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek dan Al Araf. Pansel juga mengundang dua panelis tamu yaitu sosiolog hukum Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.

Dua puluh orang yang lolos seleksi "profile assesment". terdiri atas akademisi/dosen (3 orang), advokat (1 orang), pegawai BUMN (1 orang), jaksa (3 orang), pensiunan jaksa (1 orang), hakim (1 orang), anggota Polri (4 orang), auditor (1 orang), komisioner/pegawai KPK (2 orang), PNS (2 orang), dan penasihat menteri (1 orang).


Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 orang nama Capim KPK ke Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019. Mereka nantinya akan dipilih Komisi III DPR untuk menjadi komisioner KPK 2019-2023.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

28 September 2022

Komisi hukum DPR gelar uji kelayakan terhadap calon pengganti Lili Pintauli Siregar sebagai wakil ketua KPK pada Rabu, 28 September 2022. TEMPO/Ima Dini Shafira
Johanis Tanak Mantan Jaksa, Anggota Komisi III: Lengkapi Komposisi Pimpinan KPK

Menurut Benny, latar belakang Johanis Tanak sebagai jaksa bakal melengkapi komposisi pimpinan di lembaga antirasuah tersebut.


Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

28 September 2022

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak mengikuti tes wawancara uji publik Capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Johanis Tanak Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Gantikan Lili Pintauli

Johanis Tanak mendapat suara terbanyak dalam voting tertutup yang digelar Komisi III DPR. Setelah ini nama Johanis Tanak diserahkan ke Presiden.


Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

13 Januari 2020

Terdakwa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. Menurut jaksa penutut umum KPK, Romi terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan di daerah. TEMPO/Imam Sukamto
Romahurmuziy Cerita Ada Keponakan Capim KPK Minta Jabatan di PPP

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan ada keponakan capim KPK yang meminta jabatan di PPP.


Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

16 September 2019

Mantan Aktivis 98 Masinton Pasaribu saat mengikuti diskusi kebangsaan dan buka puasa bersama mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 29 Mei 2018. Acara ini diadakan juga untuk memperingati perjuangan mereka 20 tahun lalu dalam membawa Indonesia ke era demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerilya PDIP Pilih Lima Nama Capim KPK Sebelum Uji Kelayakan

PDIP sejak awal meminta fraksi-fraksi lain meloloskan Irjen Firli Bahuri sebagai capim KPK yang baru.


Pakar Hukum UGM Ini Berharap Ada Kejutan dari KPK

13 September 2019

Direktur PUKAT UGM, Zainal Arifin Mochtar (kanan) bersama Guru Besar Unpar, Bernard Arif Sidharta, memberikan kesaksian saat sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan  di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 13 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Pakar Hukum UGM Ini Berharap Ada Kejutan dari KPK

Ia mencatat beberapa pimpinan baru KPK yang tak memiliki masalah dalam aspek integritas, namun di sisi lain bermasalah dalam aspek penerimaan publik.


Fahri Hamzah: Senin, 5 Capim KPK Ditetapkan dalam Paripurna DPR

13 September 2019

Ketua DPR Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Utut Adianto memimpin Rapat Paripurna DPR ke-16 masa sidang V di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. TEMPO/Subekti
Fahri Hamzah: Senin, 5 Capim KPK Ditetapkan dalam Paripurna DPR

Komisi III DPR juga langsung mengadakan rapat antar-pimpinan kelompok fraksi dan memilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023.


Lima Catatan LHKPN Pimpinan KPK 2019-2023

13 September 2019

Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di halaman gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 September 2019. Pengibaran bendera setengah tiang tersebut dilakukan sebagai Hari Berkabung Nasional selama tiga hari ke depan untuk menghormati almarhum Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie yang meninggal dunia pada hari Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Lima Catatan LHKPN Pimpinan KPK 2019-2023

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih lima nama sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.


Sudirman Said: Mundurnya Saut Situmorang Tanda Ada Ketidakberesan

13 September 2019

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said,  di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)
Sudirman Said: Mundurnya Saut Situmorang Tanda Ada Ketidakberesan

Reaksi Saut Situmorang, dinilai Sudirman Said sebagai bel panggilan bagi masyarakat.


Capim KPK Luthfi Jayadi Setuju Revisi UU KPK Tapi Harus Hati-hati

13 September 2019

Aktivis antikorupsi, Luthfi Jayadi Kurniawan, mengikuti wawancara uji publik calon pimpinan KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana
Capim KPK Luthfi Jayadi Setuju Revisi UU KPK Tapi Harus Hati-hati

Menurut anggota Malang Corruption Watch itu, revisi UU KPK bisa dilakukan karena semua produk hukum dapat diubah. Namun ia gagal terpilih.


Tes Kelayakan Capim KPK Firli Bahuri, 5 Pemuda Angkat Poster SOS

12 September 2019

Capim KPK Irjen Firli Bahuri saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, 9 September 2019. Dalam uji makalah, nantinya 10 capim KPK ini akan disaring menjadi 5 capim terpilih. TEMPO/Amston Probel
Tes Kelayakan Capim KPK Firli Bahuri, 5 Pemuda Angkat Poster SOS

5 orang pemuda mengangkat poster SOS ketika DPR menggelar tes kelayakan untuk capim KPK Firli Bahuri.