Capim KPK Sebut 4 Tahun Terakhir Masa Kelam Lembaga Antirasuah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) berfoto bersama di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. ANTARA

    Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri bawah) bersama Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr Terawan Agus Putranto (ketiga kanan bawah) berserta masing-masing jajaran dan 20 peserta tes kesehatan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) berfoto bersama di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Capim KPK Sujanarko, mengatakan bahwa kinerja lembaga antirasuah selama empat tahun terakhir merupakan masa kelam. "Kalau ukuran kinerja adalah IPK (indeks persepsi korupsi) memang 2015-2019 adalah masa kelam KPK," kata Sujanarko dalam uji publik capim KPK di Gedung III Setneg, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.

    Sujanarko mengatakan, kinerja KPK mengkhawatirkan. Sebab, selama empat tahun terakhir, kenaikan IPK hanya 1 poin. Padahal, kinerja KPK biasanya 1 periode empat pimpinan, paling tidak naik 5-6 poin. "Bahkan kalau rating dunia, kita loncatan puluhan negara. Empat tahun terakhir ini kita hanya melompat 1 negara dari 90 menjadi 89," katanya.

    Yang lebih mengkhawatirkan, kata Sujanarko, terkait key performance index KPK untuk menangani 200 perkara per tahun. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK ini menuturkan, kapasitas KPK dalam menuntaskan perkara sekitar 67-70 kasus per tahun. "Saya khawatir dengan KPI 200 kasus per tahun akan mengurangi kualitas kasus yang ditangani," ujarnya.

    Menurut Sujanarko, problem utama kinerja KPK adalah hanya fokus pada tata kelola, tapi tidak pada mempromosikan etik. Sehingga tidak mengherankan jika daerah seperti Kota Bandung yang bagus dari sisi tata kelola pemerintahan, tapi sering terjadi pidana karena etik tidak terbangun. Sujanarko menyebut, pencegahan korupsi hanya dilakukan dengan mengerjakan dua pilar bersama-sama, yaitu tata kelola dan etik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.