Sayap Militer OPM: TNI - Polisi Berhenti Kirim Pasukan ke Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi memblokir akses menuju markas Kodam III Siliwangi saat mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Bandung, Selasa, 27 Agustus 2019.  TEMPO/Prima Mulia

    Polisi memblokir akses menuju markas Kodam III Siliwangi saat mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Bandung, Selasa, 27 Agustus 2019. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom meminta TNI dan kepolisian berhenti mengirimkan pasukan berlebihan ke sana.

    "TNI dan Polri di Papua segera hentikan memancing para pengunjuk rasa untuk menciptakan konflik karena perjuangan bangsa Papua adalah sepenuhnya hak," kata Sebby lewat keterangan tertulis pada Kamis, 29 Agustus 2019.

    Pemerintah Indonesia, kata Sebby, harus dan wajib duduk di meja perundingan dengan TPNPB-OPM serta perwakilan semua organisasi sipil. "Sebab, perundingan adalah mekanisme internasional untuk menyelesaikan masalah di wilayah konflik, seperti Papua di dalam NKRI," ujar Sebby.

    Sementara itu, Sebby mengatakan TNPB tak bertanggung jawab terhadap kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Papua belakangan ini. Mereka juga mengklaim tak pernah memprovokasi massa.

    Aksi demo susulan menolak rasisme yang terjadi di sejumlah wilayah di Jayapura, Papua, Kamis 29 Agustus 2019, berlangsung anarkis. Buntut dari peristiwa ini, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berada di Jalan Raya Abepura hangus dibakar. Sejumlah gedung dan pertokoan pun ikut dirusak pendemo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.