TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta meminta pemerintah lebih transparan tentang persoalan Papua yang belum menunjukkan perkembangan signifikan, setelah berlalu dua pekan.
"Apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa sampai berlarut-larut. Pemerintah harus lebih transparan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu lewat keterangan tertulis pada Kamis, 29 Agustus 2019.
Sukamta meminta pemerintah menghentikan sejenak isu pemindahan ibu kota dan fokus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan Papua.
Menurut Sukamta, berbagai aksi mahasiswa Papua di beberapa kota besar, penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jatim oleh Mahasiswa di Asrama Papua, serta masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini, mengindikasikan persoalan di sana telah sampai pada level yang sangat serius.
"Pemerintah perlu mengubah pendekatan yang terlalu lunak menjadi lebih tegas, khususnya terhadap perilaku terorisme bersenjata," ujar Sukamta.
Lebih lanjut, ujar Sukamta, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif dan cermat untuk menyelesaikan masalah Papua.
Dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar responden warga Papua merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
"Perlu segera dirumuskan oleh pemerintah untuk mengembalikan suasana yang kondusif jangka pendek ini dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua," ujar Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.
Konflik di Bumi Cenderawasih yang terjadi baru-baru ini bermula dari pengecaman tindakan rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya. Kejadian ini menyulut emosi masyarakat Papua. Dan pada Senin, 19 Agustus 2019, amarah itu tumpah di jalanan Kota Manokwari dan Sorong, Papua Barat.
Gedung DPRD Papua Barat jadi sasaran amukan massa. Mereka membakar gedung tersebut. Hingga saat ini, pemerintah mencari cara untuk mengembalikan situasi, Gubernur Papua dan Jatim berupaya mendatangi para mahasiswa di Asrama Papua, namun kehadiran mereka ditolak.
