Megawati Malu DKI Jakarta Juara Polusi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (kiri), duduk bersama dengan Ketua MPR Taufik Kiemas (Tengah), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Kanan) diseminar

    Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (kiri), duduk bersama dengan Ketua MPR Taufik Kiemas (Tengah), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (Kanan) diseminar "Merindukan Negarawan" di Jakarta, Kamis (24/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri turut menyoroti polusi udara yang mengkhawatirkan di DKI Jakarta.

    Menurut Megawati, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusinya. "Kan malu ya, katanya udah paling tinggi lho," ujarnya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 28 Agustus 2019.

    Dia menerangkan bahwa ide-ide sudah banyak muncul, dari mobil berbahan bakar bensin digantikan ahan bakar gas hingga listrik. Maka pemerintah pusat dan daerah harus segera memutuskan kebijakan dan pelaksanaannya.

    "Harus bisa mengimbangi, polusi (udara di Jakarta) juga."

    Pada 11 Agustus 2019, misalnya, kualitas udara menurut Air Quality Index (AQI) pada angka 171 --- angka terendah sejauh ini. Levelnya sudah merah yang berarti tidak sehat.

    Berdasarkan pemantauan AirVisual, kualitas udara DKI Jakarta beberapa kali menjadi yang terburuk di dunia. Pemakaian mobil listrik diharapkan bisa mengurangi emisi hingga 30 persen.

    Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menilai 75 persen penyebab polusi udara di Jakarta adalah transportasi, sisanya industri dan domestik. Itu sebabnya pengurangan polusi fokus pada transportasi.

    Megawati menjelaskan kalaupun nanti Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota RI masalah polusu harus tetap diselesaikan.

    Ketua Umum PDIP itu lantas mengatakan ketika menjabat Pesdien RI pada 2001-2004 dia pernah meminta dilakukan studi soal jumlah kendaraan di Jakarta pada 2025 berikut panjang jalan yang dibutuhkan.

    "Ternyata tidak akan bisa menyusul panjang jalan dengan jumlah kendaraan," tuturnya.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.