Minggu, 22 September 2019

Aktivis Yogyakarta Minta Jokowi Tolak Hasil Pansel Capim KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim Pansel Capim KPK Jilid V saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Tahapan tes uji profil meliputi simulasi, observasi, dan wawancara individual. TEMPO/Subekti.

    Tim Pansel Capim KPK Jilid V saat mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos tahapan profile assesment di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Tahapan tes uji profil meliputi simulasi, observasi, dan wawancara individual. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Para aktivis antikorupsi Yogyakarta meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak hasil Pansel Capim KPK. Menurut mereka banyak hal yang janggal dalam proses seleksi ini.

    “Kami minta supaya bapak presiden menolak hasil dari pansel calon pimpinan KPK,” kata Yuliani Putri Sunardi, Sekretaris Sarang Lidi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan antikorupsi di Yogyakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mencatat beberapa permasalahan dari proses seleksi Capim KPK. Antara lain, pansel tidak mempertimbangkan syarat laporan harta kekayaan kepada calon pimpinan KPK dalam proses seleksi.

    Padahal, ketentuan pasal 29 angka 11 KPK menyebutkan laporan harta kekayaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan KPK. Sedangkan pansel calon pimpinan KPK justru masih berkukuh bahwa laporan harta kekayaan capim KPK tidak disyaratkan dalam seleksi.

    “Langkah pansel yang berencana akan mengganti calon pimpinan KPK jika tidak melaporkan harta kekayaan saat nanti terpilih, sangat tidak tepat,” kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Hasrul Halili.

    Selain tidak ada mekanisme penggantian calon dalam seleksi pimpinan KPK, tugas pansel selesai saat menyetorkan sepuluh nama hasil seleksi kepada Presiden. Ini menunjukkan kekeliruan pansel. Sehingga hasilnya berpotensi cacat formil, karena tidak sesuai undang-undang KPK.

    Para aktivis antikorupsi menilai rekam jejak calon pimpinan KPK tidak menjadi pertimbangan penting bagi Pansel. Menurut hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK, masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos.

    Antara lain calon yang tidak taat dalam pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi. Masukan KPK itu harusnya menjadi pertimbangan Pansel dalam seleksi. Akan tetapi Pansel tidak mempertimbangkannya, sehingga masih ada calon dengan banyak catatan yang tetap lolos.

    “KPK perlu terbuka kepada publik mengenai rekam jejak calon pimpinan. Pansel jika masih punya keraguan terhadap catatan rekam capim dapat mendatangi KPK untuk klarifikasi,” kata Hasrul.

    Menurut Zaenurrohman, salah satu peneliti di Pukat UGM, saat ini masih ada waktu bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pansel. 

    “Mandat pansel dari presiden. Presiden harus melakukan review. Maksudnya minta akuntabilitas kerja dari pansel, kemudian melakukan arahan dalam menjalankan proses kerjanya,” kata dia.

    Pansel, kata dia, bekerja untuk dan atas nama presiden. Presiden Jokowi berhak juga menentukan nama-nama calon pimpinan KPK yang diloloskan.

    “Sekarang belum terlambat. Dari 20 nama akan menjadi mengerucut 10 nama. Di situlah kesempatan terakhir bagi presiden untuk memilih calon pimpinan KPK yang tidak bermasalah,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe