TEMPO.CO, Jakarta - Cendekiawan Muslim Buya Syafii Maarif meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memantau proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode atau capim KPK 2019-2023.
Dia mengatakan Jokowi harus mendapatkan informasi yang benar mengenai rekam jejak 20 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023. "Kemarin saya sempat menganjurkan agar Pak Presiden diberi peta yang sebenarnya 20 orang itu," kata Syafii di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Menurut Syafii, bila presiden diberi peta yang sebenarnya maka akan terpilih komisioner KPK yang bebas dari pengaruh kekuasaan. "Mungkin tidak seratus persen (bebas dari kekuasaan) tapi mendekati," kata dia.
Buya berharap Komisi Hukum DPR yang kelak akan memilih 5 komisioner KPK juga bekerja secara benar. Dia meminta anggota komisi III untuk melepaskan kepentingan kelompok dan pribadi. "Coba pilihlah ketuanya itu betul-betul yang agak mendekat ideal," kata dia.
Saat ini, Capim KPK sudah mengerucut menjadi 20 orang. Mereka terdiri dari 3 orang dari kalangan dosen, 1 orang advokat, 3 orang jaksa, 1 pensiunan jaksa, 1 anggota hakim, 4 anggota Polri, 1 auditor, 2 orang komisioner dan pegawai KPK, 2 orang PNS, 1 pegawai BUMN, dan 1 penasehat menteri.
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_400.jpg)
