Koalisi Kawal Capim KPK Beri 6 Kritik Pansel Soal Tes Wawancara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    Peneliti Transparency International Indonesia Alvin Nichola dan peneliti Indonesia Corruption Indonesia Kurnia Ramadhana dalam diskusi Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019 di kantor ICW, Jakarta, Ahad, 12 Mei 2019. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Kawal Capim KPK mengemukakan 6 catatan bagi Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait berakhirnya proses wawancara dan uji publik terhadap tujuh Calon Pimpinan KPK pada Rabu, 28 Agustus 2019.

    Pertama, ada beberapa capim yang tidak mampu menjawab pertanyaan sehingga Pansel mengajukan pertanyaan dasar mengenai jenis korupsi. 

    "Yang mengherankan adalah mengapa capim tersebut lolos hingga tahap wawancara. Seharusnya saringan awal Pansel yakni materi dasar mengenai kelembagaan hingga konsep korupsi," kata Pegiat Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Kedua, Pansel tidak memiliki pertanyaan yang baku untuk seluruh capim, seperti perlindungan pegawai terkait kriminalisasi dan intimidasi. Pertanyaan tersebut hanya ditanyakan kepada satu Capim saja. Sedangkan untuk calon pimpinan lainnya tidak ditanyakan.

    Ketiga, Pansel telah menanyakan LHKPN, informasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu capim. "Namun sayangnya, pertanyaan tersebut bersifat formalitas dan tidak digali lebih dalam," katanya.

    Keempat, Pansel cenderung memiliki standard ganda dalam bertanya kepada setiap calon pimpinan. Bahkan pansel terkesan cenderung hati-hati dalam mengajukan pertanyaan ke salah satu Capim KPK.

    Kelima, ada calon pimpinan yang menggunakan akses pintu keluar yang berbeda dengan calon lain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap salah satu capim dan terkesan tidak egaliter.

    Keenam, waktu yang dialokasikan untuk setiap capim tidak mengakomodir pertanyaan pansel. Hal tersebut terbukti dari beberapa pertanyaan pansel yang penting namun dihentikan oleh ketua pansel.

    Oleh karena itu, Kurnia menegaskan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK mendesak agar Pansel harus memperdalam temuan yang diberikan oleh delapan lembaga negara untuk menggali komitmen dan integritas dari setiap capim. "Pansel juga harus mempertimbangkan tambahan waktu untuk mengakomodir pertanyaan yang penting," ujarnya.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.