Istana Pastikan Tak Ada Lahan Prabowo di Lokasi Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari kesepakatan antara Jokowi dan Prabowo.

    "Itu tuduhan yang ngawur sekali," katanya lewat pesan singkat, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Ia menjelaskan, pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru merupakan hasil rentetan kajian mendalam dari segala aspek yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian lain. Pemindahan ini tidak melihat adanya tanah yang dimiliki keluarga Prabowo di sana.

    Menurut Adita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyatakan tidak ada nama Prabowo Subianto di lahan lokasi ibu kota baru.

    Adita membenarkan jika ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru. "Namun tak ada nama Prabowo," tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan lahan yang bakal dijadikan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tidak ada yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau adiknya, Hasjim Djojohadikusumo. Ia berujar lahan tersebut memang sempat dimiliki oleh perusahaan keluarga Prabowo namun kini tidak lagi.

    Menurut Moeldoko, status tanah tersebut saat ini sepenuhnya milik negara. "Kemarin itu eks ITCI (International Timber Corporation Indonesia, red), ya, katanya bukan lagi kepemilikan (Pabowo)," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

    Tudingan pemindahan ibu kota ini bagian deal politik antara Jokowi dan Prabowo diungkap oleh Lembaga Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur. Mereka menyebut Hashim menguasai lahan di Kecamatan Sepaku, Penajem Paser Utara melalui perusahaannya, PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama.

    Jatam menengarai masalah ibu kota baru ini merupakan kompensasi politik pascapemilihan presiden.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, menampik jika Prabowo atau Hashim mendapatkan keuntungan dari pemindahan ibu kota tersebut. Menurut dia, Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran lebih jauh ketimbang transaksi politik. 

    "Saya pikir tidak (negosiasi politik), Pak Presiden punya pemikiran lebih besar dari itu, tidak hanya itu. Dan sekalipun tidak ada apa-apanya bagi kami demi kebaikan bangsa dan negara kami akan lakukan itu bahkan kalau diminta lahan kami pun saya yakin Pak Prabowo akan kasih," ucapnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.