Polisi Akan Umumkan Tersangka Rasis Pengepungan Mahasiswa Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan long march dari Markas Besar TNI menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam aksinya, beberapa dari mereka mengecat bagian tubuhnya dengan motif bendera Bintang Kejora. TEMPO/Subekti

    Massa Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan long march dari Markas Besar TNI menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam aksinya, beberapa dari mereka mengecat bagian tubuhnya dengan motif bendera Bintang Kejora. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Timur akan mengumumkan tersangka ujaran rasis dalam insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu, 17 Agustus 2019. 

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Frans Barung Mangera mengatakan Kapolda Jawa Timur akan langsung mengumumkan tersangka. "Pekan ini dalam waktu dekat," kata Barung pada Rabu, 28 Agustus 2019. Saat ini, Polda Jawa Timur sudah memeriksa 21 orang saksi. 

    Sebelumnya, viral sebuah video yang merekam beberapa orang berseragam loreng dan lainnya, memaki dengan sebutan binatang kepada orang yang berada di dalam Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

    Aksi yang terekam dalam video itu kemudian menjadi pemicu kerusuhan di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, seperti Manokwari, Jayapura, Sorong, bahkan meluas hingga Makassar.

    TNI juga telah menskors 5 orang anggota karena diduga terlibat dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua itu. "Dia tak menampilkan jati diri seorang aparat, marah-marah dan makian-makian itu tidak boleh. Sementara perintah kami jelas, di metode kami kan jelas komunikasi sosial,” kata Kepala Penerangan Kodam Brawijaya Letnan Kolonel Imam Haryadi saat dihubungi pada 26 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.