Ibu Kota di Kalimantan Timur Deal Jokowi -Prabowo, Istana: Ngawur

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) saat pertemuan di FX Senayan, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Kedua kontestan Pilpres 2019 itu sepakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.Co, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, bagian dari kesepakatan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    "Itu tuduhan yang ngawur sekali," katanya lewat pesan singkat, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Ia menjelaskan, pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru merupakan hasil rentetan kajian mendalam dari segala aspek yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian lain. Pemindahan ini tidak melihat adanya tanah yang dimiliki keluarga Prabowo di sana.

    Menurut Adita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyatakan tidak ada nama Prabowo Subianto di lahan lokasi ibu kota baru.

    Adita membenarkan jika ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru. "Namun tak ada nama Prabowo," tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan lahan yang bakal dijadikan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tidak ada yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau adiknya, Hasjim Djojohadikusumo. Ia berujar lahan tersebut memang sempat dimiliki oleh perusahaan keluarga Prabowo namun kini tidak lagi.

    Menurut Moeldoko, status tanah tersebut saat ini sepenuhnya milik negara. "Kemarin itu eks ITCI (International Timber Corporation Indonesia, red), ya, katanya bukan lagi kepemilikan (Pabowo)," katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin.

    Tudingan pemindahan ibu kota ini bagian deal politik antara Jokowi dan Prabowo diungkap oleh Lembaga Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur. Mereka menyebut Hashim menguasai lahan di Kecamatan Sepaku, Penajem Paser Utara melalui perusahaannya, PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama. Jatam menengarai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke lokasi ini merupakan kompensasi politik pascapemilihan presiden.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, menampik jika Prabowo atau Hashim mendapatkan keuntungan dari pemindahan ibu kota tersebut. Menurut dia, Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran lebih jauh ketimbang transaksi politik. Mantan ajudan Prabowo ini juga mengklaim bosnya akan memberikan lahan tersebut kepada negara jika diminta.

    "Saya pikir tidak (negosiasi politik), Pak Presiden punya pemikiran lebih besar dari itu, tidak hanya itu. Dan sekalipun tidak ada apa-apanya bagi kami demi kebaikan bangsa dan negara kami akan lakukan itu bahkan kalau diminta lahan kami pun saya yakin Pak Prabowo akan kasih," ucapnya

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?