TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

"Paling tidak Presiden harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dong. Presiden juga bisa menyampaikan pandangannya. Dan itu saya kira mempengaruhi, itu di ranah eksekutif," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Menurut Fadli, tak masalah juga jika Jokowi mengintervensi proses seleksi capim apabila memang diperlukan.

"Kadang-kadang beliau ini mengintervensi apa yang tidak perlu diintervensi, dan tidak mengintervensi apa yang perlu diintervensi gitu kan," kata dia.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini sepakat bahwa ada sejumlah polemik dalam seleksi capim KPK. Dia menyebut sejak awal bahkan ada tendensi kurangnya akses bagi banyak orang untuk mendaftar dan dipilih jadi kandidat.

Ia berharap calon yang terpilih adalah yang memiliki rekam jejak baik, berintegritas, dan memiliki komitmen melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.

"Bukan yang punya agenda politik dan agenda korupsi ini. Saya kira ini yang harus diperhatikan nantinya ketika kami memilih," kata dia.

Sejumlah elemen masyarakat sipil sebelumnya meminta Presiden Jokowi turun tangan dalam proses seleksi Capim KPK periode 2019-2023. Mereka berpendapat Presiden menjadi benteng terakhir untuk menyingkirkan sejumlah kandidat yang dianggap memiliki rekam jejak buruk dalam pemberantasan korupsi.