LHKPN Disoal, Capim KPK Curhat Istri Kurang Menghargai Nafkah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pensiunan jaksa, Jasman Panjaitan, mengikuti wawancara uji publik calon pimpinan KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    Pensiunan jaksa, Jasman Panjaitan, mengikuti wawancara uji publik calon pimpinan KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pensiunan jaksa, Jasman Panjaitan, tiba-tiba curhat soal kondisi rumah tangganya ketika ditanya tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini terjadi saat uji publik calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mulanya, anggota Pansel Capim KPK Diani Sedia Wati meminta klarifikasi terhadap Jasman yang 11 kali tak menyampaikan LHKPN ketika masih bertugas sebagai jaksa. "Ada harta tidak bergerak atas nama pasangan yang belum dilaporkan dalam LHKPN," kata Diani dalam wawancara uji publik capim KPK di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

    Jasman mengatakan sepanjang masih aktif jadi jaksa, ia telah dua kali melaporkan LHKPN. Ia mengaku tidak mengetahui berapa jumlah harta tidak bergerak atas nama dia dan istrinya. Ia hanya tahu harta pribadinya sendiri.

    "Kebetulan istri saya jago cari duit. Saya tidak tahu. Itu kondisi kami di rumah. Istri saya kadang-kadang kurang menghargai saya karena tidak memberikan dia uang yang banyak," ujarnya.

    Anggota pansel dan panel uji publik yang hadir pun tertawa mendengar jawaban Jasman. Jasman kemudian menjelaskan bahwa KPK dan Kejaksaan memiliki kelemahan dalam koordinasi mengenai LHKPN. Semestinya, kata Jasman, Kejaksaan membuat aturan untuk mewajibkan laporan LHKPN untuk kenaikan pangkat atau mutasi.

    "Di Kejaksaan enggak ada. Di Kementerian Keuangan ada. Itu dasar dipromosikan menjadi terkait apa yang Ibu katakan. Kebetulan saya tidak tahu angka saya (harta tidak bergerak atas nama pasangan)," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.