Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekpsresi terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Sebagaimana diketahui, Setnov sempat dipindah ke Lapas Gunung Sindur setelah kabur dari Rumah Sakit Santosa Bandung pada Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekpsresi terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019. Sebagaimana diketahui, Setnov sempat dipindah ke Lapas Gunung Sindur setelah kabur dari Rumah Sakit Santosa Bandung pada Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan peninjauan kembali terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Pengacara Setya, Maqdir Ismail mengatakan kliennya minta dibebaskan dari segala dakwaan KPK. "Kami minta dibebaskan," kata Maqdir dihubungi Rabu, 28 Agustus 2019.

    Maqdir mengatakan alasan kliennya mengajukan PK karena adanya novum atau bukti baru. Selain itu, ia mengatakan ada pertentangan dalam putusan hakim dan ada kekhilafan hakim. Maqdir belum menjelaskan novum yang dimilik kliennya.

    Setya mengajukan PK atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memvonisnya 15 tahun penjara dalam kasus e-KTP. Dalam kasus itu, Setya juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim mewajibkan Novanto membayar uang pengganti US$7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik.

    Juri bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sidang perdana PK Setya Novanto bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan PK. "Hari ini Penuntut Umun KPK memenuhi panggilan pengadilan untuk menghadiri persidangan PK yang diajukan oleh Setya Novanto," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.