Mal Pelayanan Publik Hadir di Bogor

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin saat peresmian Mal Pelayanan Publik Grha Tiyasa Kota Bogor, Senin (26/08).

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin saat peresmian Mal Pelayanan Publik Grha Tiyasa Kota Bogor, Senin (26/08).

    *Terletak di Pusat Perbelanjaan, MPP Kota Bogor Makin Dekat dengan Masyarakat*
     
    INFO NASIONAL — Masyarakat Kota Bogor semakin dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan. Sebab, telah dibangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di pusat perbelanjaan Lippo Plaza Keboen Raya Bogor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, mengapresiasi langkah Pemkot Bogor yang telah berupaya memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
     
    “Saat ini masyarakat yang ingin ke mal (pusat perbelanjaan) tidak hanya datang untuk berbelanja saja, tetapi sudah bisa mendapatkan pelayanan dasar di MPP Grha Tiyasa Kota Bogor, dan ini dapat menjadi destinasi wisata baru,” ujarnya saat peresmian MPP Grha Tiyasa Kota Bogor, Senin, 26 Agustus 2019. 
     
    Keunikan MPP Grha Tiyasa Kota Bogor dibandingkan MPP lainnya, yakni terletak di pusat perbelanjaan. Menteri Syafruddin menyampaikan bahwa keunikan ini bisa jadi ditiru oleh daerah lainnya. Untuk itu, ia meminta Pemkot Bogor dapat mempersiapkan diri untuk dapat dijadikan pilot project jika MPP ini sukses diselenggarakan.
     
    Mantan Wakapolri ini juga mengapresiasi MPP Kota Bogor yang telah mengintegrasikan data antarpelayanan di MPP, serta pengambilan nomor antrean yang dapat dilakukan melalui aplikasi smartphone, sehingga meminimalisasi menumpuknya pemohon layanan pada jam tertentu. MPP Grha Tiyasa Kota Bogor merupakan MPP ke-16 yang diresmikan dan yang pertama di Provinsi Jawa Barat. 
     
    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan peresmian MPP Grha Tiyasa Kota Bogor dapat dijadikan momentum untuk menetapkan standar pelayanan kepada publik. Ia berharap nantinya pelayanan kesehatan dan pendidikan di kecamatan maupun kelurahan se-Kota Bogor secara bertahap meningkat seperti standar pelayanan yang ada di MPP Grha Tiyasa Kota Bogor.
     
    “MPP ini adalah impian kami untuk ikut serta dalam gerbong reformasi birokrasi yang antikorupsi dan membangun pemerintahan yang bersih. Insyaallah tidak ada lagi calo, perantara, dan pungutan liar karena semua serba transparan dan real time,” katanya.
     
    Menurutnya, saat ini pelayanan tidak hanya ditunggu warga, namun juga dinilai oleh warga. Oleh karena itu, MPP Grha Tiyasa Kota Bogor tidak sekadar melayani, tetapi juga memudahkan serta membahagiakan. Melayani bisa saja dilakukan, namun jika pelayanan lama, itu tidak memudahkan dan jika melayani dengan tidak ramah maka tidak akan membahagiakan. Karena itu moto MPP Kota Bogor adalah melayani, memudahkan, dan membahagiakan. 
     
    “Sistem kami, warga bisa memesan layanan apa yang diinginkan dan bisa mengatur waktu kedatangan, jadi menghindari antrean dan itu yang dinamakan memudahkan,” ujar Bima.
     
    MPP Grha Tiyasa Kota Bogor menyediakan 145 layanan dari 14 instansi pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD. Sejak diuji coba pada 12-22 Agustus 2019 tercatat sebanyak 1.405 masyarakat telah menerima berbagai pelayanan yang tersedia. Paling banyak pada layanan imigrasi.
     
    Ke-14 instansi yang telah bergabung antara lain  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSTP) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, Kementerian Agama, Polresta Kota Bogor, Samsat dan Jasa Raharja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan, Imigrasi, KPP Pratama, Bea Cukai, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Bank BJB, dan PDAM.
     
    Hadir dalam acara tersebut Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Chairman Lippo Group Mochtar Riady, Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya, Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bogor Ansrullah, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Krisnanto, Karo RBP Srena Polri Brigjen Pol. Angesta Romano Yoyol, Karo Rena Polda Jawa Barat Kombes Pol Raden Lucky, Danrem 061/Suryakencana Kolonel Inf Novi Helmy Prasetya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, serta tokoh Jawa Barat Ginanjar Kartasasmita. (*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.