Bupati Penajam Paser Utara Promosi Kesiapan Jadi Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. googlemaps.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Abdul Gafur Mas’ud mengatakan telah siap seratus persen menyambut ibu kota negara yang baru di wilayahnya.

    “Kami sudah menyiapkan lahan sampai tiga ratus ribu hektare. Daerahnya tidak ada pemukiman, hanya sebagian kebun warga. Luas Penajam sendiri tiga ratus tiga puluh ribu hektare kilometer persegi,” kata Abdul Gafar Mas’ud, pada Senin, 26 Agustus 2019.

    Gafur mengatakan, selain wilayah yang luas, jumlah penduduk juga masih sedikit. Yakni sekitar 160 hingga 170 ribu jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Ia menjelaskan, jumlah penduduk di Kecamatan Penajam sekitar 56 ribu jiwa, Kecamatan Sepaku 24 ribu, Kecamatan Waru 12 ribu, dan di Kecamatan Babulu sekitar 24 ribu jiwa.

    Bahkan, Gafur menjamin, lokasi ibu kota di PPU tidak masuk dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

    Terkait infrastruktur, Gafur juga menilai sangat menunjang untuk ibu kota baru negara. Salah satunya ialah akan dibangunnya jalan tol dari Nipah-nipah ke Melawai, dan juga pembangunan Jembatan Pulau Balang yang diprediksi akan rampung pada tahun depan. Jembatan Pulau Balang akan menghubungkan PPU dengan Kota Balikpapan.

    “Dari SDM kita juga sudah mumpuni. Contohnya, PKK kami di Kaltim juara satu,” kata Gafur.

    Ia juga menjelaskan tentang tingginya antusiasme warga PPU. Perpindahan ibu kota, kata Gafur, dinilai warga akan membuat PPU semakin maju ke depannya. Saat ini, pembangunan di PPU berkat kerja sama eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah dirasakan warga.

    “Kami berharap ke depannya, bisa melahirkan SDM yang unggul. Agar Indonesia bisa menjadi lebih maju dan menjadi poros maritim,” kata Gafur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.