Mahasiswa Papua Tuntut Referendum, Lukas Enembe: Itu Ranah Negara

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Papua Lukas Enembe meninjau Gardu Induk Waena - Sentani berkapasitas 20 mega volt ampere di Kabupaten Sentani, Papua, 17 Oktober 2016. Aditya Budiman/Tempo

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Papua Lukas Enembe meninjau Gardu Induk Waena - Sentani berkapasitas 20 mega volt ampere di Kabupaten Sentani, Papua, 17 Oktober 2016. Aditya Budiman/Tempo

    TEMPO.CO, Surabaya-Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan spanduk tuntutan referendum  yang dibentangkan penghuni asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, bukan hal baru.  "Itu kan yang selama ini kami terima dimana-mana. Referendum ini kan ranah negara," kata Lukas di Hotel Grand Dafam, Surabaya, Selasa malam, 27 Agustus 2019.

    Lukas menilai tidak tepat tuntutan referendum dialamatkan kepadanya. Dia kecewa terhadap sikap penghuni asrama yang tak mau ditemui. "Referendum bukan saya. Itu urusan negara," katanya.

    Lukas juga menyangkal ada gerakan Papua merdeka. Menurutnya kegiatan itu tidak benar. "Gerakan Papua merdeka nggak ada," kata Lukas sembari menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari Indonesia.

    Spanduk bertuliskan "referendum is solution" dipasang penghuni asrama mahasiswa Papua di pagar asrama setelah menolak kedatangan rombongan Gubernur Papua.

    Rombongan Gubernur Papua datang ke asrama mahasiswa Papua setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Pertemuan dimaksudkan untuk meredakan gejolak di Papua akibat kericuhan antara massa ormas dengan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

    NUR HADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.