Bela Pansel KPK, JK: Mereka Sudah Terbuka

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK tak mempermasalahkan kinerja panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK meski mendapat banyak sorotan. JK yakin dengan susunan tim pansel dan percaya mereka telah bekerja secara terbuka.

    "Itu kan hak presiden untuk bikin pansel, dan panselnya kerjanya juga terbuka, apanya lagi," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Sorotan paling keras terhadap pansel muncul dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menuding pansel membiarkan sejumlah nama bermasalah lolos di tahapan seleksi. Di antaranya adalah dua anggota polisi Inspektur Jenderal Antam Novambar dan Inspektur Jenderal Firli Bahuri. "Kalau semuanya pendapat diikuti, baik itu orang maupun LSM, gak akan jadi-jadi negeri," kata JK.

    JK berpendapat, jika memang menemukan hal yang bermasalah pada sosok capim KPK, ia menyarankan hal itu dilaporkan pada pansel, atau bisa juga dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat. "Kan ujung-ujungnya DPR yang pilih setelah disaring lagi, setelah diberikan ke presiden," kata JK.

    Saat disinggung terkait capim yang pernah terlibat dengan koruptor, JK mengatakan hal itu biasa saja selama pertemuan mereka sebatas pertemuan sosial. Masalah itu pula yang JK lihat terhadap capim KPK Firli Bahuri yang pernah bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majdi saat ia menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Itu kan karena bertemu mantan Gubernur NTB kan. Ya orang tidak dalam perkara, bagaimana," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.