Fahri Hamzah Sebut Naskah Pemindahan Ibu Kota Seperti Pengembang

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 5 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melontarkan kritik keras atas keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    Fahri menyebut pemindahan ibu kota terlalu terburu-buru dan belum dipersiapkan dengan baik.

    Salah satu kritik Fahri adalah naskah akademik yang dibuat pemerintah. Ia menilai naskah itu masih belum baik.

    "Saya baca itu ya mohon maaf saya baca naskahnya itu naskah ya power point dan gambar gambarnya itu banyak yang unik-unik lah masa disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima ini apa kayak pengembang," ujar Fahri usai rapat paripurna DPR 27 Agustus 2019 di gedung Nusantara II komplek DPR RI.

    Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia menyebut lokasi ibu kota baru akan berada di dua kabupaten yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

    Jokowi menyebut telah mengirimkan surat kepada DPR terkait keputusannya memindahkan ibu kota itu. Ia menyebut rencana pemindahan ibu kota telah dibahas secara mendalam.

    Adapun Fahri Hamzah mengatakan, rencana itu seharusnya melibatkan banyak pihak terlebih dulu.

    "Harusnya itu dimulai dari sejarawan dulu. Ngomong dulu, di DPR itu didalami, bikin simposium dulu," kata Fahri.

    Fahri juga berpendapat pemerintah nampak belum serius menangani rencana pemindahan ibu kota ini. “Banyak pembisik presiden yang menganggap remeh persoalan ini,” ujar Fahhri.

    AULIA ZITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.