Gerindra Akui Prabowo Punya Lahan di Penajam Kalimantan Timur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo melakukan sosialisasi empat pilar lewat pertunjukan wayang kulit kepada Masyarakat Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 17 September 2018. (dok MPR RI)

    Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo melakukan sosialisasi empat pilar lewat pertunjukan wayang kulit kepada Masyarakat Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 17 September 2018. (dok MPR RI)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengakui bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo memiliki lahan di lokasi ibu kota baru Kalimantan Timur. Namun Edhy menampik pemilihan lokasi ibu kota baru ini akan mendatangkan keuntungan politik dan ekonomi bagi Prabowo dan Hashim.

    "Memang kami punya lahan, (tapi) apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga. Nanti kalau bangun di tempat lain ada tanah kami lagi kan biasa saja," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur sebelumnya menyebut bahwa Hashim menguasai lahan di Kecamatan Sepaku, Penajem Paser Utara melalui perusahaannya, PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama. Jatam menengarai pemindahan ibu kota ini merupakan kompensasi politik pascapemilihan presiden.

    Edhy mengakui Hashim menguasai lahan di Penajam Paser Utara, salah satu kabupaten yang menjadi lokasi tujuan ibu kota baru. Namun dia mengatakan tak hafal di mana saja lokasi lahan itu secara detail dan spesifik.

    Edhy juga menampik Prabowo maupun Hashim mendapatkan keuntungan dari pemindahan ibu kota tersebut. Menurut dia, Presiden Jokowi juga memiliki pemikiran lebih jauh ketimbang transaksi politik. Mantan ajudan Prabowo ini juga mengklaim bosnya akan memberikan lahan tersebut kepada negara jika diminta.

    "Saya pikir tidak (negosiasi politik), Pak Presiden punya pemikiran lebih besar dari itu, tidak hanya itu. Dan sekalipun tidak ada apa-apanya bagi kami demi kebaikan bangsa dan negara kami akan lakukan itu bahkan kalau diminta lahan kami pun saya yakin Pak Prabowo akan kasih," ucapnya.

    Selain itu, Edhy mengatakan partainya justru menyarankan agar ibu kota dipindah ke lokasi yang tak terlalu jauh dari Jakarta. Dia mengungkit wacana yang sempat berkembang dulu agar ibu kota dipindah ke Jonggol, Jawa Barat.

    Edhy mengimbuhkan, lahan baru pemindahan ibu kota ini tak perlu menjadi polemik. Dia pun enggan menanggapi lebih jauh ihwal lahan Prabowo yang ada di Kalimantan Timur ini.

    "Saya pikir kami tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudag ada sebelum rencana pemindahan ibu kota," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.