TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Edhy Prabowo mengatakan biaya pemindahan ibu kota negara seharusnya 100 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menolak rencana pemerintah melibatkan swasta dalam pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru nanti.
"Yang paling penting lagi adalah pemindahan ibu kota itu pembangunannya harus biaya negara, jangan ada biaya swasta atau nonpemerintah, karena ini adalah kedaulatan," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.
Menurut Edhy, hal ini merupakan arahan dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengatakan Gerindra pada dasarnya mendukung pemindahan ibu kota, tetapi mewanti-wanti agar pembiayaan menyangkut hal-hal dasar tidak diserahkan kepada swasta.
Adapun untuk faktor-faktor pendukung, Edhy mengisyaratkan bahwa tidak masalah kemudian jika ingin membahas pelibatan pihak nonpemerintah.
"Kalau Gerindra maunya seratus uang negara, bahwa ada faktor pendukung lainnya yang mengikuti itu faktor sekunder, yang paling utama adalah kebutuhan dasarnya," kata Wakil Ketua Umum
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan ibu kota negara akan dipindah ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya Rp 466 triliun. Sebesar 19 persen akan bersumber dari APBN.
Sisanya akan menggunakan skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta, Kerja Sama Pemerintah dan Bidang Usaha (KPBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara.
Edhy Prabowo mengimbuhkan, pemerintah juga harus menimbang sungguh-sungguh kemampuan yang ada. Dia mengingatkan bahwa defisit keuangan Indonesia sudah cukup besar.
"Keuangan kita cukup atau belum untuk segera memindahkan ibukota. Kita sendiri diprediksi akhir tahun ini anggaran akan defisit sampai 310 triliun," ujarnya.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
