Minggu, 22 September 2019

Politikus PAN: Aktivitas Jokowi Terkait Ibu Kota Baru Ilegal

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yandri Susanto. dok.TEMPO

    Yandri Susanto. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto menilai rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara cacat prosedur. Yandri menganggap pemindahan ibu kota hanya harus didahului pengajuan rancangan undang-undangnya ke DPR oleh Presiden.

    "Menurut saya ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibu kota. Artinya pemerintah boleh memindahkan ibu kota tapi dengan syarat regulasinya mesti dipenuhi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

    Yandri mengatakan, pemindahan ibu kota berdampak pada sejumlah undang-undang yang harus dibuat atau direvisi terlebih dulu. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia pun harus lebih dulu dicabut.

    Dia mengatakan pemerintah harus membeberkan dulu di mana tepatnya lokasi ibu kota baru, luasan lahan, kepemilikan lahan, nasib bangunan atau aset yang ada di Jakarta, dan sebagainya. Maka dari itu, Yandri menilai pernyataan Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota kemarin baru sekadar wacana.

    Ketua DPP PAN ini juga menegaskan ibu kota tak bisa pindah sebelum segala Undang-undang terkait itu rampung. Dia mengingatkan, Presiden tetap harus bertindak sesuai amanat UU.

    "Selama UU belum disahkan tentang pemindahan ibu kota maka pembangunan apa pun di situ ilegal. Dana yang disampaikan atau digunakan untuk membangun itu ilegal, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara UU," ujar Yandri.

    Jika belum ada Undang-undang, lanjut dia, Jokowi tak bisa memulai pembangunan atau mengeluarkan dana sepeser pun. Artinya, target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memulai pembangunan fisik pada akhir 2020 pun tak bisa dilakukan.

    "Sekali lagi, selama belum ada UU-nya yang disepakati oleh DPR dan pemerintah, maka semua aktivitas yang disebut ibu kota negara baru itu adalah ilegal," ucapnya.

    Presiden Jokowi kemarin mengumumkan bahwa ibu kota akan dipindah ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden juga telah mengirimkan surat kepada DPR perihal keputusan penetapan lokasi ini, berikut hasil kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.