Polri Siap Pindahkan Markas Besar ke Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi berbincang dengan Kapolri Tito Karnavian meninjau gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan digelar pada Sabtu pagi, 17 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi berbincang dengan Kapolri Tito Karnavian meninjau gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019. Upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI akan digelar pada Sabtu pagi, 17 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono mengatakan instansinya sudah melaksanakan rapat perihal rencana pemindahan ibu kota. Ini terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    "Oh kami sudah rapat-rapat pemindahan, satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan tetap di sini," kata Ari Dono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 Agustus 2019.

    Ari Dono menjelaskan, untuk Markas Besar Polri juga akan ikut pindah ke Kalimantan Timur. "Mabes Polrinya, pemerintah pusat, kegiatan administrasi, kepolisian khususnya strategi dan kebijakan semua ke sana," kata dia. Sementara untuk pengaduan dan pelayanan masyarakat, masih akan ada Kepolisian Daerah Metro Jaya yang mengurus.

    Mabes Polri menyebut Kalimantan Timur sebagai provinisi yang masuk dalam 10 daerah yang aman dari tindak kejahatan. Karena itulah, Kalimantan Timur dinilai layak dijadikan ibu kota.

    "Kalimantan Timur dari data gangguan kamtibmas dari 34 Polda termasuk 10 Polda teraman di Indonesia. Artinya Kaltim dari sudut pandang keamanan layak jadi ibu kota," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, pada 26 Agustus 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.