Kritik Luas Lahan Ibu Kota Kalimantan Timur, Ridwan Kamil: Boros

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ipda Erwin Yudha Wildani, anggota Polres Cianjur saat mengamankan aksi demo di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan duka cita atas meninggalnya Ipda Erwin Yudha Wildani, anggota Polres Cianjur saat mengamankan aksi demo di Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik rancangan yang disusun pemerintahan tim Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    "Sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi ibu kota baru ini banyak hal-hal yang kurang tepat,” kata Kamil di Bandung, Senin, 26 Agustus 2019.

    Ia mengatakan salah satu kritik adalah soal luas lahan calon pusat pemerintahan ini. “Terlalu mengasumsikan lahan sangat luas, sampai 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya itu boros,” kata dia.

    Mantan Wali Kota Bandung ini membandingkan dengan sejumlah ibu kota di dunia yang disebutnya salah desain. “Banyak yang mengalami kesalahan. Contohnya ibu kota Brazil, Barasiolia, sampai sekarang, tanahnya terlalu luas, manusianya tidak betah dan lain sebagainya. Di Myanmar juga sama, sepi,” kata dia.

    Kamil menyarankan agar Indonesia mencontoh desain pusat administrasi Amerika Serikat di Washington DC. Ia mengatakan rancangan kota tersebut pas dengan rasio 17 ribu hektar untuk 700 ribu manusia.

    Ridwan Kamil mengatakan luas lahan pusat pemerintahan yang baru cukup 35 ribu hektar jika memang akan dihuni 1,5 juta orang. Dengan proporsi yang pas, kata dia, kota tersebut akan menjadi nyaman dihuni.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimatan Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.