DPR Papua Desak Evaluasi Otonomi Khusus Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdek, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Massa juga mengecam insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. TEMPO/Subekti.

    Ratusan massa Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme melakukan aksi solidaritas untuk West Papua di Markas TNI AD menuju Istana Merdek, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. Massa juga mengecam insiden di Surabaya dan menegaskan masyarakat Papua merupakan manusia yang merdeka. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi khusus Papua atau Otsus.

    "Pelaksanaan selama 20 tahun apa. 2021 berakhir otonomi khusus. Ini harus ada evaluasi besar. Evaluasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat," kata Yunus di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

    Yunus mengatakan, selama hampir 20 tahun sejak Undang-Undang Otonomi Khusus dilahirkan, penerapan di lapangan aturan itu tidak berjalan maksimal. Bahkan, kata dia, aturan turunan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 itu baru hanya ada satu peraturan pemerintah.

    "Itu (PP) yang tidak keluar, dan sampai hari ini otsus tidak berjalan maksimal. Semua pasal tidak berjalan maksimal. Sehingga ke depan harus duduk bersama-sama," katanya.

    Menurut Yunus, evaluasi ini tidak sekedar mengubah atau merevisi pasal pada UU Otsus. Ia menginginkan adanya evaluasi secara keseluruhan, misalnya apa saja yang sudah dicapai dan hasilnya.

    Untuk perubahan pasal pada UU tersebut, Yunus menilai hanya rakyat Papua yang berwenang mengubahnya melalui Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Hal itu sesuai ketentuan pada Pasal 77 UU Otsus.

    "Harus melibatkan seluruh komponen rakyat Papua untuk pelaksanaan otsus ini. Dan itu ada RDP, rapat dengar pendapat yang akan dilakukan MRP dan DPR Papua. Itu di 2020," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.