TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengkritik posisi mandataris tunggal yang diberikan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam Muktamar VI PKB di Bali, 20-21 Agustus lalu.
Menurut dia, dengan posisi tersebut Cak Imin, sapaan Muhaimin, memiliki wewenang lebih dalam mengambil kebijakan partai, mulai dari menyusun kepengurusan di tingkat pusat, menunjuk pemimpin wilayah, hingga menunjuk calon menteri.
Lukman menilai mandataris tunggal akan mengurangi kualitas demokrasi di internal PKB. "Jadi, untuk pengurus DPP baru, selamat bekerja keras," ujarnya pada Senin malam, 26 Agustus 2019.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu lantas menyindir Munaimin. "Jangan mengecewakan Ketum. Sebab kalau Ketum tidak berkenan, sewaktu-waktu bisa diganti di tengah jalan."
Bentuk kepengurusan semcam itu, dia melanjutkan, membuat dirinya enggan kembali menjadi pengurus DPP PKB. Dia menyatakan tidak cocok dengan konsep lima tahun ke depan pasca Muktamar PKB di Bali.
Bahkan, dia mengatakan bakal menjadi oposisi terhadap pemerintahan Muhaimin di PKB. Dia akan melakukan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan partai.
"Selama 10 tahun ini, di internal tidak ada yang berani melakukan kritik terhadap kebijakan Ketum."
Sejumlah nama lama hilang dari struktur DPP PKB periode 2019-2024 yang diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Ida Fauziah pada Senin, 26 Agustus 2019. Mereka antara lain Abdul Kadir Karding dan Lukman Edy yang belakangan menjadi seteru Muhaimin.
Ida Fauziah mengatakan telah merangkul pengurus lama, seperti Karding dan Lukman untuk kembali masuk ke kepengurusan baru PKB dengan mengisi formulir. Namun, Lukman dan Karding tak mengisi formulir tersebut.
DEWI NURITA
