KPK Siap Bongkar Bukti Capim KPK Bermasalah

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan pada 15 November 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengundang Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 untuk mengecek langsung bukti rekam jejak capim yang bermasalah.

    KPK memastikan bukti-bukti tersebut tersimpan rapi di Gedung KPK. "KPK memilikinya," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2019.

    Menurut dia, rekam jejak mengenai 20 Capim KPK meliputi dugaan pelanggaran etik, dugaan penerimaan gratifikasi, hingga dugaan menghambat kerja KPK. Tindakan itu diduga dilakukan oleh beberapa Capim KPK dari 20 orang yang lolos profile assessment tersebut.

    Febri menjelaskan, sebenarnya KPK sudah menyerahkan bukti-bukti rekam jejak itu kepada Pansel Capim KPK sekaligus memaparkannya pada 23 Agustus 2019. Kala itu bertepatan dengan pengumuman 20 capim yang lolos profile assessment.

    Dia pun menegaskan bahwa KPK memberikan data rekam jejak atas permintaan Pansel Capim KPK.

    Anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, menanggapi penjelasan KPK.

    Dia mengatakan informasi dari KPK tadi masih berupa indikasi. Pansel tak bisa mencoret nama seseorang atas dasar indikasi, melainkan putusan berkekuatan hukum tetap.

    "Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tetap maka tidak kami toleransi," ucap Hendardi.

    Febri berkeras Pansel Capim KPK seharusnya bisa membedakan antara proses pengadilan yang menghasilkan kekuatan hukum tetap dan proses seleksi. Menurut dia, hasil penelusuran rekam jejak oleh KPK diperoleh

    ROSSENO AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.