Polri Tak Keberatan Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (kanan) bersama Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagperum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra saat menggelar konferensi pers terkait aksi teror yang terjadi di Indonesia di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo (kanan) bersama Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagperum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra saat menggelar konferensi pers terkait aksi teror yang terjadi di Indonesia di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin, 6 Mei 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta- Mabes Polri tak keberatan dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Kalimantan Timur termasuk dalam 10 daerah di Indonesia yang memiliki tingkat keamanan tinggi.

    "Dari data keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Kalimantan Timur termasuk 10 Kepolisian Daerah yang aman," ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.

    Artinya, kata Dedi, bila dilihat dari fungsi keamanan, Kalimantan Timur layak dijadikan ibu kota. "Angka kejahatan jalanan rendah. Kejadian menonjol seperti ancaman teroris, meski ada, tapi potensinya kecil," ujar dia.

    Sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak Presiden Sukarno. Menurut Jokowi Indonesia belum pernah merancang sendiri di mana pusat pemerintahan.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan beban Jakarta sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, jasa, perdagangan, dan keuangan. Selain itu DKI juga memikul beban sebagai bandara dan pelabuhan.

    Pulau Jawa, kata Jokowi, juga terbebani. Makanya, jika ibu kota juga pindah sama-sama ke Jawa, hal itu tak akan mengubah apapun. "Jawa akan tetap terbebani," kata dia.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.