Poling Tempo: 64 Persen Pemilih Tak Sepakat Amandemen UUD 1945

Reporter

Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai politik berupaya mengajukan perubahan UUD 1945 atau konstitusi. Mereka mengusulkan penerapan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Padahal selama ini perencanaan pembangunan sudah diubah menjadi berjenjang dari tingkat desa dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku sepakat dengan rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat mengamandemen Undang-undang Dasar 1945. Fadli pun berpendapat, amandemen itu mestinya dilakukan dengan mengembalikan UUD 1945 ke versi asli terlebih dulu.

"Kalau menurut saya amandemen itu mestinya bisa kita kembalikan dulu pada UUD 1945 yang asli, kemudian rekonstruksi. Kalau kita berani melakukan itu sebagai sebuah overhaul (pemeriksaan seksama) ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.

Setelah UUD kembali ke versi awal, kata dia, barulah dapat dilakukan adendum-adendum, termasuk perubahan-perubahan hasil amandemen pertama hingga keempat. Fadli menilai tahapan tersebut akan membuat amandemen teratur secara teknis.

Fadli juga menyatakan sepakat dengan rencana pengaktifan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara. Dia menganggap adanya haluan negara adalah sesuatu yang positif dan konstruktif. Meski begitu, Fadli berujar agenda amandemen terbatas UUD 1945 belum disepakati bersama oleh MPR.

Tempo.co melakukan polling ihwal wacana perubahan UUD 45. Hasilnya, dari total 460 pemilih sebanyak 296 atau 64,34 persen menolak amandemen.

Lalu sebanyak 145 pemilih (31,52 persen) menyatakan setuju dengan perubahan konstitusi. Sementara sisanya, 19 pemilih atau 4,13 persen mengatakan tidak tahu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan tak sepakat amandemen UUD 1945 dilakukan dalam waktu dekat. Dia menilai agenda ini harus benar-benar dikaji secara mendalam terlebih dulu.

Itu pula sebabnya, PKB membentuk tim pengkajian perubahan UUD 1945 melalui Muktamar VI yang digelar di Bali pada 20-21 Agustus 2019.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

1 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

1 hari lalu

Bela Negara dalam Berbagai Spektrum, di Antaranya Wajib Militer Ala Putin

Bela negara dalam spektrum keras, dapat dilakukan dengan cara melindungi negara dari ancaman musuh bersenjata di medan pertempuran.


MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

2 hari lalu

MK Mulai Uji Gugatan Pengadilan HAM Busyro Muqoddas Cs

Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terhadap UUD 1945.


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

3 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

3 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

10 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

11 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

12 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

12 hari lalu

Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

Anies Baswedan ogah mengomentari soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kepada wartawan Indonesia.


Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

13 hari lalu

Kembali ke Tanah Air, Anies Baswedan Irit Bicara Soal Kesiapannya Jadi Capres

Saat berada di Singapura, Anies Baswedan menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai politik yang mengusungnya.