Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lenis Kogoya: Tuntutan Masyarakat Papua Evaluasi Dana Otsus

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya, saat konferensi pers terkait insiden mahasiswa di Surabaya dan kerusuhan Manokwari, di Jakarta Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya, saat konferensi pers terkait insiden mahasiswa di Surabaya dan kerusuhan Manokwari, di Jakarta Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya mengatakan tuntutan masyarakat Papua saat ini adalah adanya evaluasi terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus). "Kalau untuk masyarakat Papua lebih senangnya evaluasi Otsus itu, tuntutannya itu," kata Lenis saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Lenis mengungkapkan, salah satu persoalannya yaitu selama ini lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan tidak menerima anggaran dari Dana Otsus. Berdasarkan Perdasus Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Otsus Papua di Kabupaten/Kota, tiga kelompok tersebut semestinya menerima masing-masing 2 persen.

Menurut Lenis, anggaran yang dialokasikan untuk ketiga kelompok itu semestinya sebesar Rp 8-9 triliun dari Dana Otsus. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, telah berkirim surat kepada Gubernur Papua untuk menjelaskan kejelasan alokasi anggaran tersebut.

"Sampai hari ini belum ada yang laporkan. Berarti kan enggak jalan. Dana itu ke mana selama ini? Pendeta-pendeta belum dikasih dana, lembaga adat juga belum," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lenis Kagoya menuturkan, di periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, ia akan mendorong adanya evaluasi Dana Otsus. Apalagi, Dana Otsus Papua yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 akan berakhir pada 2021.

Selain Dana Otsus, Lenis menyebut tuntutan masyarakat Papua adalah mengenai tenaga Papua untuk Freeport yang kerja secara PAW (Pengganti Antar Waktu), hak ulayat masyarakat atas tanah yang digunakan sebagai areal kegiatan tambang Freeport, dan 12 ribu tenaga honorer yang belum diangkat sebagai PNS.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI - Polri Tangkap Anggota KKB dan 3 Senjata Rakitan di Bintuni

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI - Polri Tangkap Anggota KKB dan 3 Senjata Rakitan di Bintuni

"Setelah diperiksa, anggota KKB itu akan diserahkan ke Polres Bintuni untuk diproses lebih lanjut," ujar Suriastawa.


Yusril Yakini Prabowo Bisa Selesaikan Masalah di Papua, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra memimpin Tasyukuran Milad Partai Bulan Bintang di Markas Besar Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati berdirinya Partai Bulan Bintang ke-25. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Yusril Yakini Prabowo Bisa Selesaikan Masalah di Papua, Ini Alasannya

Yusril Ihza Mahendra optimistis calon presiden Prabowo Subianto mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua


CPNS PPATK 2023: Formasi, Syarat, dan Unit Penempatannya

2 hari lalu

Logo PPATK. ppatk.go.id
CPNS PPATK 2023: Formasi, Syarat, dan Unit Penempatannya

Ini daftar formasi CPNS PPATK 2023 syarat dan unit penempatan


Anggota OPM Pengendali Logistik Egianus Kogoya Ditangkap Saat Cari Amunisi

4 hari lalu

Anggota TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz mengevakuasi sejumlah warga Kampung Alama Nduga, Nduga, Papua Pegunungan, dengan menggunakan helikopter saat tiba di Bandara Timika, Papua Tengah, Papua, Senin, 20 Februari 2023. Sedikitnya 18 warga dievakuasi dan diungsikan ke Mimika imbas dari ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Nduga. ANTARA FOTO/HO-Humas Ops Damai Cartenz
Anggota OPM Pengendali Logistik Egianus Kogoya Ditangkap Saat Cari Amunisi

Faizal mengungkapkan Altau merupakan orang kepercayaan Egianus Kogoya sebagai pengendali logistik, khususnya amunisi.


Pleidoi Lukas Enembe: Saya adalah Gubernur Papua yang Clean and Clear

4 hari lalu

Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Lukas Enembe, telah dituntut pidana penjara badan selama 10 tahun 6 bulan dan pidana denda Rp.1 miliar subsider 6 bulan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.47.833.485.350, kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. TEMPO/Imam Sukamto
Pleidoi Lukas Enembe: Saya adalah Gubernur Papua yang Clean and Clear

Lukas Enembe menyebut bahwa dirinya tidak bersalah dan minta dibebaskan dari segala dakwaan menerima gratifikasi.


Koalisi Kemanusiaan untuk Papua Kecam Aksi Polisi yang Geledah Kantor Gereja KINGMI

5 hari lalu

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berjalan usai mengikuti rapat koordinasi terkait kondisi terkini di Papua pasca penangkapan Gubernur non aktif Lukas Enembe, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa kondisi Papua aman dan damai pascapenangkapan Lukas Enembe. TEMPO/Imam Sukamto
Koalisi Kemanusiaan untuk Papua Kecam Aksi Polisi yang Geledah Kantor Gereja KINGMI

Kepolisian Daerah Papua mengatakan telah menangkap lima orang saat penggeledahan tersebut.


Momen Presiden Jokowi Diberi Tas Kalung oleh Warga Papua

7 hari lalu

Presiden Jokowi menerima cendera mata dari penerima SK Perhutanan Sosial & Adat dalam puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (Festival LIKE) di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Senin, 18 September 2023. TEMPO/Subekti.
Momen Presiden Jokowi Diberi Tas Kalung oleh Warga Papua

Jokowi sempat terdiam untuk menerima kalung itu, sebelum dia memakainya sendiri. Setelah Jokowi memakainya, pengunjung yang hadir sempat sorai.


Bantah Bunuh 5 Warga Sipil di Yahukimo, OPM Tuding TNI AL yang Pasang Bom

9 hari lalu

Jenazah warga Papua yang diklaim OPM kena ledakan bom yang dipasang oleh TNI di pinggir Kali Berasa. Foto Dokumentasi OPM.
Bantah Bunuh 5 Warga Sipil di Yahukimo, OPM Tuding TNI AL yang Pasang Bom

OPM menuding lima warga sipil di Yahukimo, Papua, itu tewas kena bom yang dipasang oleh TNI Angkatan Laut.


Kemiskinan di Papua tak Kunjung Turun, Muhadjir Effendy: Pejabatnya Gunakan Kebijakan Helikopter

13 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy saat melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2023. Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah lebih awal dari ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kemiskinan di Papua tak Kunjung Turun, Muhadjir Effendy: Pejabatnya Gunakan Kebijakan Helikopter

Menteri Muhadjir Effendy blak-blakan soal angka kemiskinan di Papua yang tidak kunjung turun.


Kemenhub Ungkap Perlu Kolaborasi untuk Tingkatkan Keselamatan Penerbangan di Papua

13 hari lalu

Kegiatan operasional bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. ANTARA/HO/Dokumen Pribadi
Kemenhub Ungkap Perlu Kolaborasi untuk Tingkatkan Keselamatan Penerbangan di Papua

Kemenhub menjelaskan perlu sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai regulator dan seluruh stakeholder dalam mencari solusi atas hal-hal yang menjadi kendala layanan penerbangan di Papua.