Jokowi Kritik DPR: Sejak Orba Pembuatan UU Masih Bertele-tele

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling memghargai dan menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis rasis secara tegas. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik pembuatan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut dia, pembuatan undang-undang di Senayan terlalu banyak tahapan yang harus dilewati.

"Mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang undang itu masih bertele-tele," katanya kala meresmikan pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR-DPD Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Presiden mengatakan tahapan menyusun undang-undang yang harus membuat daftar inventaris masalah (DIM), dibahas dengan dua tingkat pembicaraan, kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, studi banding terlalu memakan waktu. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta para anggota dewan terpilih periode 2019-2024 bisa bekerja lebih baik dan cepat saat membuat undang-undang. Alasanya, kini tantangan yang dihadapi oleh Indonesia semakin berat dan harus ditanggapi dengan cepat serta.

Menurut dia, hampir semua negara sedang berkompetisi berebut investasi, teknologi, dan pasar. Negara yang bisa menjadi pemenang dalam kompetisi-kompetisi tersebut, kata Presiden, adalah yang cepat dalam bertindak.

"Karena tanpa sebuah kecepatan dalam membikin regulasi, ya, kita akan ditinggal oleh Revolusi Industri 4.0, oleh teknologi baru yang selalu bermunculan setiap hari," kata Jokowi.






Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

56 menit lalu

Indonesia Bebas dari Sanksi FIFA, Pemerintah dan Badan Sepak Bola Dunia itu Bentuk Tim Transformasi

Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia dan FIFA akan membentuk tim transformasi untuk sepak bola Tanah Air menyusul tragedi Kanjuruhan.


Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

1 jam lalu

Jokowi: FIFA Sudah Kirim Surat, Indonesia Tak Kena Sanksi

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia tidak dikenai sanksi oleh FIFA soal kericuhan setelah pertandingan sepak bola Liga 1 di Kanjuruhan.


Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

8 jam lalu

Kemendagri: Kepres Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Terbit Pekan Depan

Kepres Jokowi soal Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diperkirakan akan terbit pekan depan. Heru Budi Hartono dikabarkan akan mengisi kursi itu.


Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

10 jam lalu

Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI. Kandidat Terkuat?

Apa jawaban Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono soal calon Panglima TNI? Mengapa nama Yudo penting untuk dipertimbangkan Jokowi?


Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

16 jam lalu

ESDM Sebut RI Tak Akan Bangun PLTU Baru Kecuali Proyek Strategis Nasional

Kementerian ESDM menyatakan pembangunan PLTU yang sudah ada dalam proyek strategis nasional tetap dijalankan.


Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

16 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 hari lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

1 hari lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Volodymyr Zelensky Klaim Rebut Wilayah yang Dicaplok Rusia

1 hari lalu

Volodymyr Zelensky Klaim Rebut Wilayah yang Dicaplok Rusia

Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali lebih banyak kawasan di Kherson, salah satu wilayah selatan negara tersebut.