Jokowi Hadiri Pembekalan Anggota DPR dan DPD Terpilih

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo setelah pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Jokowi hadir mengenakan baju adat Bali bernuansa hijau. Foto: Johannes P. Christo

    Presiden Joko Widodo setelah pembukaan Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019. Jokowi hadir mengenakan baju adat Bali bernuansa hijau. Foto: Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional menggelar pembekalan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan terpilih periode 2019-2024, Senin, 26 Agustus 2019. Pembekalan yang digelar di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Tiba sekitar pukul 10.48 WIB, Jokowi hadir didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya disambut oleh Gubernur Lemhanas Agus Widjojo.

    "Pembekalan ini bertujuan memantapkan anggota DPR dan DPD terpilih periode 2019-2024 sebagai wakil rakyat berkarakter negarawan, pemimpin transformasional, unggul, dan berwawasan kebangsaan berlandaskan empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika," kata Agus Widjojo dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 26 Agustus 2019.

    Agus mengatakan, pembekalan diikuti oleh 711 anggota, terdiri dari 575 anggota DPR terpilh dan 136 anggota DPD terpilih. Adapun rinciannya, 128 legislator berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 85 dari Partai Golkar, 78 dari Partai Gerindra, 59 dari Partai Nasdem.

    Kemudian 58 dari Partai Kebangkitan Bangsa, 54 dari Partai Demokrat, 50 dari Partai Keadilan Sejahtera, 44 dari Partai Amanat Nasional, dan 19 dari Partai Persatuan Pembangunan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.