Singgung Income DPR, Jokowi Minta Legislator Kerja Lebih Cepat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling memghargai dan menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis rasis secara tegas. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 22 Agustus 2019. Situasi Papua saat ini sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan, menunjukkan kebesaran hati untuk saling memghargai dan menghormati sebagai bangsa. Presiden juga memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras etnis rasis secara tegas. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih untuk bekerja lebih cepat dalam membuat regulasi. Sebagai perbandingan, ia menyinggung pendapatan anggota dewan yang diterima setiap bulannya.

    "Mohon maaf, dalam urusan income, anggota DPR, kan, lebih besar dari menteri bahkan dari presiden. Bener?" tanya Jokowi saat meresmikan pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR-DPD Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

    Para anggota dewan pun terbelah. Ada yang menjawab betul ada pula yang menyalahkan Jokowi.

    "Kalau saya keliru nanti saya hitung lagi. Pak ketua, benar?" tanya Jokowi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

    "Bener. Pak ketua sudah begini (menganggukkan kepala)," ucapnya.

    Dengan pendapatan mereka besar itu, Jokowi berharap agar dalam tiap pembuatan undang-undang bisa dilakukan secepat mungkin. Alasannya, saat ini yang bisa menjadi pemenang adalah negara yang bertindak cepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

    Menurut Jokowi, kecepatan parlemen dalam merumuskan undang-undang masih lama dan memakai cara lama. "Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah. Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang undang itu masih bertele-tele," ujarnya.

    Tahapan pembuatan undang-undang yang harus membuat daftar inventaris masalah (DIM), kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, studi banding, Jokowi anggap memakan waktu. "Gimana bisa cepat kalau ini masih diteruskan," tuturnya.

    Begitu pula soal penganggaran yang dimulai dari pembacaan nota keuangan oleh presiden pada sidang tahunan MPR/DPR, pembahasan bersama menteri keuangan, pembahasan di badan anggaran, hingga menunggu tanggapan-tanggapan fraksi.

    "Apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik. Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita..., yang buat kita sendiri kok, kenapa kita enggak merubah yang cepet," kata Jokowi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cesium 137 dan Bahaya Radiasi Pada Tubuh Manusia

    Cesium 137 adalah bahan radioaktif yang digunakan berbagai industri dan pengobatan. Bila salah dikelola, bahan itu akan menimbulkan sejumlah penyakit.