Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Editor

Purwanto

image-gnews
Gaji DPR (DOK. Tempo)
Gaji DPR (DOK. Tempo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih untuk bekerja lebih cepat dalam membuat regulasi. Sebagai perbandingan ia menyinggung pendapatan anggota dewan yang diterima setiap bulannya.

"Mohon maaf, dalam urusan income, anggota DPR, kan, lebih besar dari menteri bahkan dari presiden. Bener?" tanya Jokowi saat meresmikan pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR-DPD Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Para anggota Dewan pun terbelah. Ada yang menjawab betul ada pula yang menyalahkan Jokowi.

"Kalau saya keliru nanti saya hitung lagi. Pak ketua, benar?" kata Jokowi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo.

"Bener. Pak ketua sudah begini (menganggukkan kepala)," ucapnya.

Dengan pendapatan mereka besar itu, Jokowi berharap agar dalam tiap pembuatan undang-undang bisa dilakukan secepat mungkin. Alasannya saat ini yang bisa menjadi pemenang adalah negara yang bertindak cepat dalam menghadapi tantangan yang ada.

Menurut Jokowi, kecepatan parlemen dalam merumuskan undang-undang masih lama dan memakai cara lama. "Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, saya melihat masih dalam urusan yang berkaitan dengan regulasi, kita ini memakai pola lama yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita ubah, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang yang namanya membuat Undang undang itu masih bertele-tele," ujarnya.

Tahapan pembuatan undang-undang yang harus membuat daftar inventaris masalah (DIM), kunjungan kerja ke dalam dan luar negeri, studi banding, Jokowi anggap memakan waktu. "Gimana bisa cepat kalau ini masih diteruskan," tuturnya.

Begitu pula soal penganggaran yang dimulai dari pembacaan nota keuangan oleh presiden pada sidang tahunan MPR/DPR, pembahasan bersama menteri keuangan, pembahasan di badan anggaran, hingga menunggu tanggapan-tanggapan fraksi.

"Apakah tidak bisa kita evaluasi agar lebih cepat, tanpa mengurangi ketelitian, kecermatan kita dalam setiap membuat undang-undang sehingga akan semakin detail dan semakin baik. Apakah hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan tidak bisa kita..., yang buat kita sendiri ko, kenapa kita enggak mengubah yang cepet," kata Jokowi.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

25 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Tim Hukum AMIN Duga Jokowi Gerakkan Para Menteri Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Jejak Mereka

Presiden Joko Widodo disebut-sebut Tim Hukum AMIN menggerakkan atau membiarkan menteri di kabinetnya kampanyekan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024


Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

55 hari lalu

Calon Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dengan Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di rumah Prabwo di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Februari 2024.(ANTARA)
Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas

Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.


Airlangga Jawab soal Program Anies dan Ganjar Tak Dibahas di Rapat Kabinet

55 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Jawab soal Program Anies dan Ganjar Tak Dibahas di Rapat Kabinet

Airlangga menyebut program makan siang gratis Prabowo sudah dibahas dalam rapat kabinet Jokowi. Kenapa bukan program Anies atau Ganjar?


Alasan Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

55 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy membetikan keterangan saat melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2023. Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah lebih awal dari ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam RAPBN dan APBN Perubahan.


Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

56 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

Rapat kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis. Namun, menurut Menkes Budi, pemenuhan gizi belum dibicarakan.


AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.  AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti.
AHY Menteri Jokowi Setelah Gagal Jadi Cawapres Anies Baswedan, Apa Pangkat Militer Terakhirnya?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gagal jadi cawapres Anies Baswedan kini menjabat Menteri ATR/BPN kabinet Jokowi. Ini pangkat militer terakhirnya.


Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

21 Februari 2024

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat menggelar keterangan pers seusai mengunjungi pusat komando pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 di Kantor Basarnas, Jakarta, 29 Desember 2014. ANTARA FOTO
Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

Jokowi lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. Tedjo Edhy Tedjo Edhy Purdijatno adalah Menko Polhukam tersingkat di era Jokowi, 10 bulan saja.


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

20 Februari 2024

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


Jokowi Dikabarkan akan Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menkopolhukam Besok

20 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Jokowi Dikabarkan akan Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menkopolhukam Besok

Presiden Joko Widodo dipastikan akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 21 Februari 2023.


Soal Isu Mundur dari Kabinet hingga Tak Dampingi Jokowi, Menteri Basuki Bilang Begini

13 Februari 2024

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau perbaikan tanggul sungai Wulan yang jebol di Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, Senin, 12 Februari 2024. Kementerian PUPR mengoperasikan 12 mesin pompa air guna mengurangi genangan banjir di permukiman serta menerjunkan lima ekskavator untuk perbaikan tanggul yang ditargetkan selesai dalam tiga hari. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Soal Isu Mundur dari Kabinet hingga Tak Dampingi Jokowi, Menteri Basuki Bilang Begini

Ini kata Menteri PUPR Basuki soal isu mundur dari kabinet Jokowi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.