Polisi Terbakar di Cianjur Meninggal, Pelaku Dihukum Tambah Berat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Komplek Pemkab Cianjur, Jawa Barat, Kamis 15 Agustus 2019, berlangsung ricuh. Tiga anggota polisi terbakar saat memadamkan api. Tempo/Deden Abdul Aziz

    Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Komplek Pemkab Cianjur, Jawa Barat, Kamis 15 Agustus 2019, berlangsung ricuh. Tiga anggota polisi terbakar saat memadamkan api. Tempo/Deden Abdul Aziz

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengatakan Ryan Suryana, tersangka kasus polisi terbakar di Cianjur, akan dikenakan hukuman yang lebih berat. Penetapan hukuman lebih berat dijatuhkan setelah Inspektur Polisi Dua Erwin Yudha Wildani meninggal pada Senin dini hari, 26 Agustus 2019.

    Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Ryan akan dihukum maksimal 12 tahun penjara.

    "Ya sesuai dengan undang-undang saja yang mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Trunoyudo saat dihubungi, Senin, 26 Agustus 2019.

    Ryan ditetapkan tersangka oleh polisi pada 16 Agustus 2019. Ia diduga melempar cairan bahan bakar sesuai alat bukti dari penyidik. Alhasil, Ryan pun terancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polri akan menerapkan Pasal 213 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan Terhadap Aparat Penegak Hukum kepada RS.

    "Penjara selama-lamanya 8 tahun 6 bulan jika menyebabkan luka berat dan penjara selama-lamanya 12 tahun jika menyebabkan kematian," kata Trunoyudo.

    Erwin Yudha Wildani meninggal usai menjalani perawatan akibat luka bakar di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Ia mengalami luka bakar sampai lebih dari 65 persen ketika sedang mengawal demo di Kantor Pemerintah Kabupaten Cianjur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.